Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.
Hal ini berarti pemerintah Malaysia tidak mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia.
Melansir Bernama, Rabu (6/8/2025), dalam pernyataan resminya pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebut bahwa keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang mengakui kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi negara ini di wilayah perairan tersebut.
“Menteri Luar Negeri menekankan bahwa setiap istilah yang digunakan harus tepat dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas kawasan dimaksud,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Bernama.
Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan juga telah memberikan penjelasan mengenai hal ini di Parlemen pada Selasa (5/8/2025).
Terkait wacana pengembangan bersama dengan Indonesia di wilayah Laut Sulawesi, Wisma Putra menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun.
Baca Juga
“Belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua negara,” tegas kementerian.
Malaysia, lanjut pernyataan tersebut, tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan nasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Seluruh proses pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati,” tambahnya.
Kementerian Luar Negeri juga memastikan akan terus berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna menjamin bahwa kepentingan Malaysia tetap terlindungi sepenuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antara kedua negara, dalam membahas Ambalat.
"Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai," kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap jengkal perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.
Baginya diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.
"Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal," jelas Ibrahim dikutip Malaymail.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim pada Juni 2025 lalu. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah blok Ambalat.
"Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint developer," papar Prabowo.
Salah satunya adalah memanfaatkan potensi kekayaan alam yang berada di kawasan Ambalat secara kolaboratif dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
"Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama," sebut Prabowo.
