Bisnis.com, JAKARTA - Kasus korupsi yang menjerat mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin dan partai besutannya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) lambat laun menjar ke dunia korporat. Satu perusahaan milik taipan lokal terseret dalam pusaran kasus tersebut.
Dilansir Channel News Asia, Jumat (17/3/2023), entitas swasta yang dimaksud dikendalikan oleh taipan Syed Mokhtar Albukhary. Dia merupakan salah satu pengusaha terkaya di Malaysia dengan kepemilikan saham di lusinan perusahaan terbuka.
Namanya kini terseret dalam pusaran kasus korupsi Muhyiddin setelah disebut oleh Komisi Antikorupsi Malaysia atau Malaysian Anticorruption Commission (MACC) dalam dakwaan.
Adapun dua dari tujuh dakwaan yang dilayangkan kepada politikus senior itu secara langsung berimplikasi pada perusahaan milik Syed, yakni berkaitan dengan dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.
Perusahaan milik Syed diduga membayar 205 juta ringgit atau sekitar US$47 juta kepada Partai Bersatu di bawah instruksi Muhyuddin. Kini, Muhyiddin menepis seluruh dakwaan dan tengah dibebaskan bersyarat sembari menunggu persidangan.
Namun demikian, belum ada konfirmasi dari MACC terkait kemungkinan dakwaan dilayangkan kepada Syed.
Baca Juga
Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri Malaysia tengah meninjau kontrak kontroversial terkait dengan sistem imigrasi senilai 1,09 miliar ringgit, yang diberikan selama kepemimpinan Muhyiddin.
Kontrak tersebut diberikan kepada perusahaan smart technology Iris Corp Bhd yang saat itu ingin melakukan penawaran saham perdana terbuka. Iris Corp diketahui merupakan entitas bisnis lain yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Partai Bersatu.
Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mengatakan pada akhir pekan bahwa kementeriannya akan mengajukan peninjauan proyek ke Kabinet Pemerintahan bulan depan sebelum keputusan dibuat apakah akan membatalkan proyek yang diberikan pada Maret 2021.
Adapun pengusutan kasus Muhyiddin dimulai dengan pembekuan rekening bank Partai Bersatu pada Februari 2023, dan akan meluas ke kontrak, serta proyek besar lain selama Muhyiddin menjabat sebagai PM.
Pejabat di Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mengatakan kepada Channel News Asia bahwa terdapat proyek-proyek lain di bawah pengawasan pemerintah terkait dengan kasus Muhyiddin.
Contohnya, proyek peluncuran jaringan nirkabel generasi kelima super cepat multi-miliar ringgit, atau 5G, serta penunjukan empat perusahaan swasta untuk beroperasi sebagai penyedia layanan cloud eksklusif, tanpa tender publik.
