Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu China Serukan Dialog Redakan Konflik di Ukraina

China menyerukan dialog dan deeskalasi untuk meredakan konflik di Ukraina, pada Selasa (7/3/2023).
Anggota pelayanan Ukraina mengendarai kendaraan militer, di tengah serangan Rusia di Ukraina, dekat kota garis depan Bakhmut, wilayah Donetsk, Ukraina 3 Maret 2023. REUTERS/Alex Babenko
Anggota pelayanan Ukraina mengendarai kendaraan militer, di tengah serangan Rusia di Ukraina, dekat kota garis depan Bakhmut, wilayah Donetsk, Ukraina 3 Maret 2023. REUTERS/Alex Babenko

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri China Qin Gang menyerukan dialog dan deeskalasi untuk meredakan konflik di Ukraina, pada Selasa (7/3/2023). 

Menlu Qin Gang menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di sela-sela Kongres Rakyat Nasional. “Dalam situasi saat ini, ada kebutuhan untuk menahan diri, bertindak rasional dan mempromosikan dialog damai,” katanya, seperti dilansir dari TASS, Selasa (7/3/2023). 

Menurut Qin Gang, saat ini menjadi momen kritis dalam situasi krisis yang melanda Ukraina, untuk menemukan solusi perdamaian. 

"Ketika pilihannya antara memulihkan proses perdamaian dengan menemukan solusi politik dan meningkatkan situasi krisis dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api," lanjutnya menekankan.

Dia menekankan bahwa sanksi sepihak dan tekanan Barat yang meningkat terhadap Rusia tidak akan membantu memperbaiki situasi. 

Selain itu, juga menyatakan penyesalannya atas beberapa negara yang menyabotase upaya untuk melanutkan pembicaraan damai.

"China selalu menarik kesimpulannya sendiri dan mengadopsi posisi independen, dengan mempertimbangkan fakta-fakta aktual," tambah Menlu China itu. 

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China menerbitkan dokumen dengan 12 poin yang berisi penyelesaian krisis Ukraina melalui jalur politik. 

Rencana tersebut terutama menyerukan gencatan senjata, menghormati kepentingan keamanan yang sah dari semua negara.

Selain itu, juga solusi untuk krisis kemanusiaan di Ukraina, pertukaran tahanan antara Moskow dan Kyiv, serta penolakan sanksi sepihak yang tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper