Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Dorong Sri Mulyani dan Jajaran Klarifikasi Harta Kekayaan ke Aparat

Ketua Banggar DPR dorong Menkeu Sri Mulyani dan jajaran klarifikasi harta kekayaan kepada aparat penegak hukum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani di konferensi pers APBN Kita edisi Februari 2023. Youtube Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani di konferensi pers APBN Kita edisi Februari 2023. Youtube Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama jajarannya untuk mengklarifikasi harta kekayaannya ke aparat penegak hukum.

Said mengatakan, kasus pamer harta oleh keluarga pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) telah menyebabkan petinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi sorotan. Oleh sebab itu, Sri Mulyani perlu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.

“Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat penegak hukum,” jelas Said dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Dia mengatakan, selama ini Sri Mulyani sudah berani memberi sanksi kepada para pegawainya yang terbukti melakukan kecurangan. Publik jangan hanya fokus ke kasus yang belakangan beredar namun juga kinerja Kemenkeu secara keseluruhan.

Said memerinci, pada 2021 Sri Mulyani telah menjatuhkan hukuman kepada 114 pegawainya dari 174 pengaduan kecurangan yang diajukan publik. Begitu juga pada 2022, sebanyak 96 pegawai Kemenkeu dijatuhi hukuman dari 185 aduan kecurangan dari publik.

“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam rangka menjaga integritas pegawai,” ungkap politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Begitu juga dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang belakangan jadi sorotan. Padahal, jelas Said, dua institusi di bawah Kemenkeu itu adalah penopang pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan.

Pada tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen. Total, pajak dan cukai menyumbang 10,3 persen dari total pendapatan negara.

“Kinerja kawan-kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” ucap Said.

Oleh sebab itu, dia berharap para pegawai Kemenkeu khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras di tengah sorotan masyarakat. Dia mengatakan, sorotan itu harus dilihat sebagai niat baik.

“Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall [penurunan]. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer [pembayar pajak]. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper