Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan rancangan undang-undang untuk menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat (AS) New START ke majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara.
Juru Bicara Vyacheslav Volodin menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Selasa (21/2/2023).
"Presiden telah mengajukan kepada Duma Negara sebuah rancangan undang-undang federal tentang penangguhan partisipasi Federasi Rusia dalam perjanjian antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat tentang Tindakan Pengurangan Lebih Lanjut dan Pembatasan Senjata Serangan Strategis,” katanya melansir TASS, Rabu (22/2/2023).
Volodin juga mengatakan bahwa Majelis Rendah Parlemen Rusia, Duma Negara, akan mempertimbangkan RUU penangguhan partisipasi Rusia dalam perjanjian News START pada Rabu (22/2/2023) dalam sidang paripurna Duma Negara dan akan segera mengambil keputusan.
Segera setelah itu, akan dibawa ke Dewan Federasi [majelis tinggi parlemen Rusia]. Rancangan undang-undang tersebut telah diserahkan kepada komite Duma Negara untuk urusan internasional dan pertahanan.
Perjanjian antara Rusia dan AS itu menetapkan pengurangan persenjataan nuklir kedua negara.
Baca Juga
Keputusan untuk menangguhkan partisipasi Moskow dalam dokumen tersebut diumumkan oleh Putin dalam Pidato Kenegaraannya pada Selasa (21/2/2023).
Dia menekankan, bahwa sebelum melanjutkan diskusi tentang pekerjaan lebih lanjut dalam kerangka perjanjian, Rusia ingin mengklarifikasi bagaimana persenjataan kekuatan nuklir NATO- Inggris Raya dan Prancis - akan dihitung dalam perjanjian bersama potensi nuklir AS.
Kremlin mengatakan bahwa Moskow belum memberi tahu pihak pemerintahan Presiden AS Joe Biden tentang keputusan itu sebelumnya.
Pemerintah AS menjawab bahwa mereka akan mengikuti situasi dengan cermat dan siap untuk membahas batasan senjata strategis dengan Rusia.
