Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins telah menerima tuntutan KKB Papua sebagai syarat untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera sejak pekan lalu.
Kepala Urusan Luar Negeri dan Dewan Diplomatik Selandia Baru Akouboo Amatus Douw mengatakan pihaknya juga telah mengetahui bahwa warga negaranya itu kini tengah digunakan sebagai jaminan politik oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Termasuk seruan kepada Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dengan Indonesia," terangnya melansir Stuff, Kamis (16/2/2023).
Seperti diketahui, pilot asal Selandia Baru itu kini terancam dibunuh jika pemerintah Indonesia bersikukuh untuk tidak mengakui kemerdekaan Papua.
"Kami tangkap pilot hanya lepas dengan Papua merdeka, kalau sama-sama tidak, pilot sama-sama mati di wilayah Kodap III," ujar salah satu anggota TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT) juga telah melihat foto dan video penyaderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Namun, mereka enggan memberi komentar terkait video yang diunggah pada Rabu (15/2/2023).
Baca Juga
"Kami sudah mengetahui foto dan video yang beredar, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut pada tahap ini," demikian pernyataan MFAT seperti dilansir dari CNN, Kamis (16/2/2023).
Penyanderaan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru itu membuat pemerintah Selandia Baru memutuskan mengirimkan 3 diplomatnya ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada awal pekan ini.
Setibanya di Papua, ketiga diplomat tersebut dikabarkan langsung mengadakan rapat koordinasi bersama dengan anggota TNI dan Polri di tanah Papua. Rapat tersebut dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah III Pertahanan (Pangkogabwilhan III) Letnan Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa.
Melansir dari Stuff, Kamis (16/2/2023), selain memantau perkembangan upaya pencarian pilot Susi Air tersebut, ketiga diplomat Selandia Baru juga meninjau jalur evakuasi serta kesiapan rumah sakit di Kabupaten Mimika sebagai lokasi perawatan intensif bagi Mehrtens.
MFAT menyebut bahwa pertemuan tersebut mungkin tidak akan terjadi kecuali untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam proses penyelamatan Mehrtens.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, terdapat dua hal yang kini telah disiapkan pemerintah. Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif.
"Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," ujar Mahfud MD dalam video statement, Selasa (14/2/2023).
Kedua, melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mempercepat penanganan pembebasan sandera Philps Merthens.
