Bisnis.com, SOLO - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dipimpin oleh Egianus Kogoya menyebarkan foto dan video pilot Susi Air Philips Marthens.
Terlihat bahwa Philips menjadi sanderaan KKB. Ia yang menggunakan topi, jaket jeans, dan celana pendek dikelilingi sejumlah pasukan KKB bersenjata api dan panah.
Philips kemudian memberikan pesan bahwa nyawanya mungkin terancam. Ia pun menyinggung pemintah untuk segera melakukan tindakan.
"Kelompok Papua menangkap saya untuk Papua Merdeka. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak, mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," kata Philips dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Kemudian salah satu anggota KKB yang bersenjata mendesak adanya pengakuan terhadap Papua Merdeka.
"Kami tangkap pilot dari Paro dan kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengaku kemerdekaan Papua Merdeka. Jadi kami tangkap karena semua negara harus buka negara untuk Papua Merdeka," kata anggota KKB yang ada di sebelah Kapten Philips.
Baca Juga
Dirinya kemudian menyinggung soal masyarakat yang ikut tutup mata bersama pemerintah karena tak mengakui Papua Merdeka.
"Semua negara kerja di Freeport semua tutup mata, kerja di Sorong, hasil bumi untuk Papua, tutup mata," lanjutnya.
Keadaan pilot Susi Air
Setelah menyebarkan video dan foto Philips sebagai sanderaan, KKB diwakilkan oleh Juru Bicara Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan bahwa pilot Susi Air tersebut dalam keadaan aman.
"Dalam keadaan baik baik dan sehat. Jadi pilot itu ditahan sebagai teman dan sahabat dari tetangga kami terdekat," ucap Sebby dalam video yang beredar pada Selasa (15/2/2023).
Sebby menjelaskan bahwa Philip ditahan sebagai jaminan politik untuk melakukan negosiasi terhadap pemerintah tentang hak kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Pernyataan Pemerintah
Pemerintah mencoba menyiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air dengan dua cara.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keaman (Polhukam) Mahfud MD mengungkap akan melakukan pendekatan persuasif dan mengutamakan keselamatan sandera tersebut.
"Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam video statement, Selasa (14/2/2023).
Pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mempercepat penanganan pembebasan sandera Philips Mark Merthens.
