Bisnis.com, SOLO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pihanyak masih mencari jalan keluar untuk menyelamatkan pilot Susi Air PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens, yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Apabila sebelumnya pihaknya mengatakan bahwa sang pilot melarikan diri, kini ia mengetahui bahwa Philips masih menjadi tawanan.
Media sosial pun kini dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan KKBberada di sebelah pesawat Susi Air yang terbakar.
Dalam video tersebut salah satu anggota mengatakan bahwa tidak boleh ada pesawat yang terbang dan akan membawa sang pilot sebagai sanderaan.
"Semua negara tidak mengakui Papua, hanya ingin menikmati (kekayaan) Papua. Tapi tidak pernah mengakui (kemerdekaan) Papua," kata salah satu anggota KKB, dikutip dari video yang dibagikan oleh akun Instagram @info_tetangga pada Selasa (15/2/2023).
Video lain juga menunjukkan bahwa Kapten Philips berada di tengah kelompok KKBmenggunakan celana pendek dan jaket jeans.
Baca Juga
Ia dikelilingi sejumlah pasukan KKB bersenjata api dan panah. Dijadikan sandera, ia mengatakan bahwa nyawanya mungkin terancam.
"Kelompok Papua menangkap saya untuk Papua Merdeka," kata Philips dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Philips kemudian meminta agar militer Indonesia pulang dan tidak menyerang KKBPapua.
"Kami tangkap pilot dari Paro dan kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengaku kemerdekaan Papua Merdeka. Jadi kami tangkap karena semua negara harus buka negara untuk Papua Merdeka," kata anggota KKB yang ada di sebelah Kapten Philips.
Dirinya kemudian menyinggung soal masyarakat yang ikut tutup mata bersama pemerintah karena tak mengakui Papua Merdeka.
"Semua negara kerja di Freeport semua tutup mata, kerja di Sorong, hasil bumi untuk Papua, tutup mata," lanjutnya.
Pernyataan pemerintah
Menanggapi beredarnya video tersebut, pemerintah pun mencoba menyiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keaman (Polhukam) Mahfud MD mengungkap akan melakukan pendekatan persuasif dan mengutamakan keselamatan sandera tersebut.
"Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam video statement, Selasa (14/2/2023).
Pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mempercepat penanganan pembebasan sandera Philps Mark Merthens.
