Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengantisipasi konflik horizontal yang disebabkan oleh politik identitas pada Pemilu 2024 nanti.
Tito memprediksi bahwa politik identitas bakal dijadikan alat oleh oknum masyarakat untuk membuat perpecahan persatuan dan kesatuan pada Pemilu 2024 di Indonesia. Dia mengimbau Polri untuk mengendalikan suasana pemilu 2024 agar tetap teduh dan tenang sehingga tidak ada polarisasi yang dalam.
“Mohon dijaga stabilitas keamanan, jangan sampai ada konflik dan gangguan keamanan,” tuturnya di sela-sela acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023 di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Kamis (9/2).
Selain itu, Tito juga mengatakan bahwa antisipasi gangguan keamanan tersebut harus dilakukan Polri pada setiap tahapan Pemilu. Menurut Tito, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga harus memaksimalkan peran anggota Polri di setiap daerah, terutama daerah yang seringkali terjadi konflik horizontal pada pemilu sebelumnya.
“Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail,” katanya.
Tito juga menegaskan bahwa Polri harus melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Menurutnya, penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
Baca Juga
“Daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kepada Polri agar jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Menurutnya, masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
“Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” tuturnya.
Kemudian Polri juga diminta untuk membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar.
“Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” katanya.
