Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi Golkar John Kennedy menyinggung soal dana bansos Rp500 triliun yang baru-baru ini viral.
Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Komisi VIII Gedung DPR RI, pada Rabu (8/2/2023).
John mengatakan, bahwa saat ini penting bagi mensos untuk bisa mengklarifikasi kabar tersebut.
"Penyaluran yang berkaitan dengan tupoksi Kemensos menurut saya sangat jelas. Saya menyampaikan bahwa yang lagi viral sekarang adalah dana bansos sekitar Rp500 triliun, ini menjadi kesempatan Ibu untuk mengklarifikasi. Ada banyak wartawan yang menanyakan kepada saya tentang konteks itu," katanya.
Menurut dia, kabar itu tidak benar, dan sepengetahuannya anggaran bansos tidak sebanyak itu, bahkan seperlimanya pun tidak ada.
"Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra kerja kami persilakan, tapi setahu saya anggarannya tidak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya, darimana itu," lanjut John.
Baca Juga
Ditegaskan, bahwa pihaknya Lebih mengetahui dengan jelas penyaluran bansos.
"Berkaitan dengan BLT ke banknya langsung, berkaitan dengan sembako, jelas saya bilang, ke rekeningnya langsung, tetapi ini tempatnya ibu untuk mengklarifikasi supaya clear (selesai)," lanjutnya.
Dia mengatakan bahwa mensos perlu mengklarifikasi sumber dana yang diklaim Rp500 triliun tersebut.
"Dari mana sumber dana itu atau informasi itu didapat saya juga tidak tahu, saya pikir ibu bisa menjelaskannya," katanya.
Dia juga sempat menyinggung banyaknya dana yang tertahan di bank Himbara, dan menurutnya permasalahan tersebut tidak kunjung selesai.
"Dana tertahan di bank Himbara, ini jauh hari sebelumnya sudah kita dengar Bu, permasalahan nya tidak selesai sampai sekarang, dan kita tahu persis ada berapa banyak dana itu tertahan tidak tersalurkan oleh bank Himbara," lanjutnya.
John menambahkan perlu ada kajian untuk mengatasi permasalahan itu.
Menanggapi kabar bansos Rp500 triliun, Risma menepis kabar itu dan menekankan bahwa saat ini Kemensos sedang kesulitan dana, sehingga perlu menghemat sebisa mungkin.
"Karena itu saya klarifikasi yang Kementerian Sosial, saat ini kami coba bagaimana sehemat mungkin, karena harus memberi bantuan kepada masyarakat, kalau misal ada bencana, saya tempuh jalur darat berjam-jam, itu sudah biasa bagi saya," katanya.
