Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan pada tahun 2022 penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat mencapai 100 persen, namun transaksi di lapangan berbeda.
Menurutnya, jumlah bansos yang disalurkan kepada masyarakat berbeda dengan transaksi yang terjadi di masyarakat.
Dia memaparkan, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28.709.816.000. Penyalurannya sebanyak Rp28.709.816.290.000 atau 100 persen, tetapi transaksi hanya mencapai Rp28.487.043.370.000 atau 99,22 persen.
"Penyaluran dan transaksi jumlahnya berbeda. Kita sudah menyalurkan di masyarakat sudah 100 persen, tetapi transaksi yang terjadi di masyarakat hanya 99,22 persen," katanya.
Risma menjelaskan bahwa perbedaan penyaluran dan transaksi bansos di masyarakat itu terjadi pada seluruh bansos seperti BPNT, BLT BBM dan BLT Minyak Goreng.
"Penyaluran dan transaksi berbeda, karena kita tidak tahu mungkin ada yang meninggal dunia atau yang tidak ketemu orangnya dan sebagainya," lanjutnya.
Baca Juga
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDIP menyinggung oknum-oknum yang bermain dalam penerimaan bansos.
"Kalau kita melihat kondisi di lapangan kemarin terjadi terutama saat penyaluran BLT BBM ditambah penyaluran minyak goreng, penyaluran PKH dan BPNT, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan hanya daerah pemilihan Jawa Barat tapi seluruh Indonesia," katanya.
Terburuk
Dikatakan, bahwa persoalan ini menjadi yang terburuk yang pernah terjadi, dan menjadi catatan penting untuk perbaikan pola penyaluran bansos.
"Ini mungkin yang terburuk yang pernah kita rasakan, oleh Kemensos maupun kami DPR RI, tentu ini menjadi catatan penting, sebagaimana yang disampaikan ibu mensos bahwa kita ingin coba memperbaiki pola penyaluran Himbara melalui PT Pos," lanjutnya.
Menurutnya, PT Pos sudah melakukan yang terbaik dengan sistem yang terstruktur dan terkoordinir, namun tetap saja ada oknum di dalamnya.
"Oknum-oknum ini lah yang seharusnya ditindak lanjuti, kalau itu tidak ditindak lanjuti, maka hal-hal yang terjadi di beberapa daerah akan terjadi beberapa daerah lainnya,” tukas Selly.
Dia menyebut, bahwa di lapangan ternyata banyak juga oknum-oknum dari PT Pos.
"Saya ambil contoh di depan mata, sekjen Pak Beny di lapangan langsung membuat berita acara dengan kepolisian polres kota Cirebon, ternyata oknum PT Pos tersebut juga melakukan penyimpangan," katanya.
Selly menyampaikan bahwa surat undangan bansos yang diberikan ke masyarakat dimanipulasi oleh oknum. Ini artinya upaya penyimpangan di PT Pos masih bisa dilakukan.
"Bagaimana surat undangan yang diberikan ke masyarakat bisa dimanipulasi, artinya upaya untuk melakukan penyimpangan, baik itu PT Pos dan bank himbara pun masih bisa dilakukan," lanjutnya.
Menurutnya, perlu penanganan dari Kemensos dengan memberlakukan punishment atau naik ke tingkat Bareskrim Polri.
