Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Setuju dengan Cak Imin, Gibran: Gubernur Adalah Jabatan Krusial

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak setuju dengan usulan Cak Imin soal penghapusan jabatan gubernur.
Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka (kedua dari kiri), bersama Wakil Wali Kota Solo terpilih, Teguh Prakosa, saat geladi bersih pelantikan di Gedung DPRD Solo, Kamis (25/2/2021). JIBI/Solopos-Nicolous Irawan
Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka (kedua dari kiri), bersama Wakil Wali Kota Solo terpilih, Teguh Prakosa, saat geladi bersih pelantikan di Gedung DPRD Solo, Kamis (25/2/2021). JIBI/Solopos-Nicolous Irawan

Bisnis.com, SOLO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan agar jabatan Gubernur dihapus.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa peran gubernur krusial dalam pemerintahan.

“Krusial banget kami dapat arahan gubernur kalau misalkan koordinasi antarwilayah tidak jalan. Saya sambate kepada gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur,” katanya ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (2/2/2023).

Menurut dia, apabila tidak ada pejabat gubernur akan menyulitkan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten.

Karena peran gubernur yakni salah satunya melakukan koordinasi antarwilayah kota/kabupaten, untuk bisa meneruskan aturan dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut merespons usulan penghapusan jabatan gubernur yang disampaikan Cak Imin.

Menurutnya, usulan tersebut diperbolehkan namun tetap memiliki sejumlah catatan dan melalui proses kajian dan pertimbangan mendalam untuk merealisasikannya.

“Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita apa [langsung menolak] kalau ada usulan itu, ini Negara demokrasi, boleh-boleh saja toh itu juga merupakan usulan,” katanya kepada wartawan di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Rabu (2/2/2023).

Terlebih dari usulan ini supaya tidak ada rentang yang jauh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Namun, sekali lagi usulan itu perlu semua kajian perlu perhitungan perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung misalnya ke bupati, wali kota, terlalu jauh. Span of control-nya harus dihitung semua dan semua harus dihitung,” paparnya Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Wahyu Prakoso
Sumber : Solopos
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper