Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa, Barat, Selasa (17/1/2023).
Dalam acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut, Jokowi mengungkapkan beberapa poin penting terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya pemberantasan kemiskinan, perkuatan identitas kota, hingga penanganan stunting.
Berikut isi pidato lengkap Presiden Jokowi di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023
Bismillahirahmanirahim
Assalamualaikum wr.wb
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Baca Juga
Yang saya hormati para Menko Perekonomian, para menteri, yang saya hormati Gubernur bi, yang saya hormati panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung, kepala BIN, yang saya hormati para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, yang saya hormati para gubernur bupati walkot, para ketua dprd provinsi, dprd kab/kota, yang saya hormati ketua mrp dan mrpb serta ketua dprp dan dprpb, wali nanggroe, para pangdam beserta danrem dan dandim, para kapolda, dan para kapolres, para kejati dan kejari, yang saya hormati seluruh kepala bps yang hadir serta kepala bpkp, bapak ibu hadirin undangan berbahagia
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita semua dalam menangani pandemi Covid-19. Alhamdullilah, pandemi bisa dikelola dengan baik dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita dapat pertahankan sehingga [stabilitas ekonomi] berada pada posisi yang sangat baik.
Ini berkat kerja keras kita semuanya, apabila kita ingat saat pandemi kita pontang-panting mencari yang namanya APD (Alat Pelindung Diri), pontang-panting mencari masker, pontang-panting mencari vaksin, terakhir pontang-panting saat subvarian Delta [menyebar di Indonesia] bagi kita mencari [kebutuhan tabung] oksigen.
Saat itu keadaan sangat mencekam saat itu, tetapi sekali lagi berkat kerja keras kita semuanya sehingga kita mampu mengendalikan Covid-19 di mana dosis yang sudah disuntikkan kepada seluruh rakyat sebanyak 448 juta suntikan vaksin. Bayangkan, untuk menyuntik 448 juta suntikan, tentu bukan barang yang gampang.
Namun, karena TNI juga ikut, Polri juga ikut membantu, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai tingkat RT semua ikut membantu. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid-19 dengan baik. Silahkan, tanyakan di Negara lain ada tidak penanganan total seperti kita. Kita itu benar-benar total footbal saat itu, pontang-panting semua lari ke sana ke mari, karena kita ingin Covid bisa segera diselesaikan.
Untuk ekonomi meskipun kita berada pada posisi yang baik, sangat baik alhamdullilah, perkiraan year on year (yoy) pada 2022 kira-kira mungkin 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena kuartal III/2022 pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 5,72 persen apabila dibandingkan dengan Negara-negara lain. Namun, meskipun bisa melalui turbulensi ekonomi pada 2022, tetapi saya mengimbau hati-hati pada 2023 yang masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global. Hati-hati semua harus hati-hati, harus kerja keras semuanya, deteksi informasi di lapangan sehingga jangan sampe keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan.
Awal tahun 2023 ini, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva menyampaikan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi sangat baik, tetapi pada 2023 Kristalina memprediksi sepertiga ekonomi dunia akan mengalami resesi. Bahkan, untuk negara yang tak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara dan goncangan ekonomi karena pandemi, karena perang ini sudah menyebabkan 47 negara masuk jadi pasiennya IMF.
Sebelumnya, apabila kita ingat pada 1997—1998 Indonesia menjadi pasiennya IMF mengakibatkan ambruk ekonomi dan ambruk politik, sekarang ini 47 negara dan yang lain masih mengantri di depan pintunya IMF sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Situasi global masih tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara namanya inflasi. Ini momok semua negara dan patut juga kita syukuri inflasi kita di angka 5,5 persen. Ini patut disyukuri berkat kerja keras semuanya, coba diliat Negara lain bahkan ada yang sampe 92 persen yaitu Argentina, kemudian Uni Eropa inflasinya di angka 9,2 persen, ini tinggi sekali.
Oleh sebab itu, saya minta seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan antisipasi. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan besar. Kita harus kerjanya detail seperti itu.
Apa yang naik di lapangan, misalnya beras. Saya 2 hari lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan terdapat 79 daerah yang mengalami beras dengan kenaikan [harga] yang tidak sedikit. Urusan telur ada 89 daerah mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, Tomat ada 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras ada 75 daerah mengalami kenaikan.
Tolong Bupati, Wali Kota, Gubernur sering-sering masuk pasar. Cek apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan. Jangan model ABS (asal bapak senang) kalau ditanya ‘baik pak, tidak ada naik pak, harga stabil pak,’.
Ini pun selalu saya cek langsung jadi BPS pesan saya agar di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada Kepala Daerah. Juga, hati-hati mengenai tariff-tarif yang diatur pemerintah dan pemerintah daerah (pemda), hati-hati.
Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM, hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita [pemerintah pusat], sedangkan yang daerah yang berkaitan tarif angkutan, PDAM hati-hati itu bisa menjadikan inflasi naik [kalau diurus pemda]. Jadi, dihitung betul kalo masih kuat ditahan, kalau tidak kuat naik tidak apa-apa tetapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM naikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada.
Kedua, berkaitan inflasi tadi saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah sehingga daerah semuanya memiliki data dan apa yang harus dilakukan saya kira saya tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semua sudah tau bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misal, bila tomat mahal, maka tanam tomat, cabe mahal, maka tanam cabe.
Selanjutnya, berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Saya kira data siapa yang miskin ekstrem di daerah sudah ada semuanya. Sampai di desa saya sudah punya semua. Jadi, tolong Kepala Daerah cek ini, ada 14 Provinsi [yang kemiskinannya] masih di atas Nasional, padahal kita mengetahui target kita pada 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah, pada 2022 masih 2,04 persen dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya, penangannya seperti apa, saya kira saya tidak usah menyampaikan lagi.
Ketiga, berkaitan dengan stunting, hati-hati juga masalah ini. Kita memiliki bonus demografi yang puncaknya pada 2035, kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang [SDM] ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, bukan keuntungan yang didapat tetapi akan memberikan beban yang besar kepada Negara sehingga stunting harus jadi target penyelesaian bagi pengembangan SDM Indonesia, pada 2014 [stunting] kita masih 37 persen, kemudian 2021 di angka 24 persen, pada 2022 stunting di angka 21 persen, kira-kira sudah turun dengan drastis.
Namun, target kita pada 2024 harus berada di bawah 14 persen. Tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau semua [Kepala Daerah] kerja keras seperti saat bekerja mengatasi pandemi Covid-19, saya yakin ini bukan persoalan yang susah untuk diselesaikan, apalagi datanya ada. Jadi, hati-hati. Selanjutnya, kasus stunting itu sebanyak 23 persen penyumbang stunting ada di bayi yang belum lahir, artinya masih dalam kandungan yang kontribusinya 23 persen [berpotensi stunting]. Sehingga perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil dan ibu untuk dicek apakah mereka menderita anemia atau tidak, tolong dicek benar-benar karena kunci [penanganan] ada di sana.
Kemudian, setelah lahir sampe 23 bulan atau 2 tahun bayi mereka sebanyak 37 persen menjadi penyumbang stunting setelah lahir, tentunya ini lebih sulit penyelesaiannya dan juga perlu saya ingatkan, jangan anak diberikan makanan yang namanya ultra process, seperti biskuit dan bubur instan, hati-hati. Sayangnya, ini banyak dilakukan [orang tua], padahal ini keliru.
Tolong berikan yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya, bisa itu. saya kira semua juga tahu, saya sebenernya tidak mau ngomong lagi hanya mengulang aja. Mulai kasih hati ayam, telur, teri nasi. Hal seperti ini, kita harus mengerti kalau tidak bagaimana intervensi [penurunan stunting], karena makanan alami itu makin baik. Jadi, ingatkan Puskesmas, Posyandu agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita.
Ingatkan mengenai anemia ini harus dicek, ingatkan mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan, dan yang paling penting untuk memonitor yang ada di lapangan karena setiap ibu itu harus diintervesi dengan cara berbeda. Bisa dengan teknologi, ini penting, seperti platform aplikasi penting untuk memonitor mereka sehingga saya apresiasi apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan teknologi dalam memonitor stunting. Saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih platformnya seperti apa, aplikasi seperti apa, yang lain tinggal tiru saja. Saya di lapangan liat di Kabupaten Kampar, di Sumedang 3 tahun lalu angka stunting 32 persen, tetapi pada 2022 turun menjadi 7 persen.
Di Kampar juga sama tetapi tidak menggunakan platform aplikasi, tetapi menitipkan anak asuhnya pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar, dititipkan 100 anak, 200 anak, 50 anak dititipkan. itu juga berhasil menurunkan stunting dari 27 persen ke angka kurang lebih 8 persen, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali.
Selanjutnya berkaitan dengan investasi, ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita pada 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang menjadi rebutan bagi semua Negara, sebab situasi yang sangat sulit sehingga investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semua harus tau mengenai ini. sehingga terus saya sampaikan investasi jadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi izin masih berbulan-bulan.
Ada dua masalah besar di daerah, pertama mengenai tata ruang menjadi problem besar investasi kita, sekarang namanya kesesuaian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), aduh karena kita sering [pakai singkatan] panjang-panjang kadang saya suka [sulit]. Jadi, KKPR ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita masih belum menyelesaikan KKPR-nya. sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini.
Kemudian, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), namanya gonta-ganti dan ini yang bikin ruwet kita, padahal nama itu dua kata saja lah. Izin Gedung (IG) sudah cukup. Jadi, dulu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Ini ganti Persetujuan Bangunan Gedung. Izin Gedung gitu aja, karena yang paling penting bukan namanya tetapi penyelesaiannya agar cepat.
Dua hal ini yang menjadi problem besar yang harus diselesaikan. saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, segera selesaikan yang blm dan jangan ditunda-tunda. Karena kita tau investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53 persen itu berada di luar Jawa. ini bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena banyak dibangun infrastruktur di luar Jawa, sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi, di 2022 sebanyak 53 persen investasi sudah berada di luar jawa dari target Rp1.000 triliun investasi kita di 2022 sudah tercapai sehingga menciptakan lapangan kerja 1,3 juta sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita.
Kelima, berkaitan dengan birokrasi APBD dan TKDN, kita tau jumlah ASN kita 4,2 juta, sedangkan non ASN 2,3 juta. ini sebuah jumlah yang sangat besar dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semua sesuai prioritas pemerintah. Mulai dari investasi, kemiskinan digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Jadi, saya minta pada MenpanRB juga diberikan kepada Polri, TNI, Kejaksaan biar semua mempunyai KPI yang jelas. Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri, baik langsung maupun lewat e-katalog.
Saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah, realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBD dan APBD masih 61 persen, kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen dan juga perlu saya sampaikan APBD terakhir yang ada di bank akhir 2022 berada di angka Rp123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani. sekarang saya liat, harian kita liat ini uang Provinsi, Kabupaten, Kota ada berapa? Yang paling banyak di mana. keliatan semuanya sekarang ini masih Rp123 triliun sehingga saya mengajak kepada seluruh Pemda yang terutama PAD-nya besar yang dana bagi hasilnya besar, artinya pajak parkir, restoran, hotelnya besar ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai jadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), jangan sampe jadi SiLPA.
Oleh sebab itu, Pemerintah memberikan ruang untuk mendirikan, membangun, membuat dana abadi. Jadi, kalau pusat punya sovereign fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan, disisihkan, ditabung dalam dana abadi. Ini sudah ada dalam UU maupun PP pusat dan daerah, kalau di pusat sekarang ini untuk dana abadi pendidikan sampai 2022 kemarin terkumpul Rp124 triliun ditambah tahun ini menjadi Rp144 triliun. Maka, daerah juga bisa melakukan hal yang sama dan kalau itu terjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di mana. Indonesia Investment Authority (INA). Ini juga sovereign fund kita, jadi kalo INA mau beli pelabuhan, airport, bisa dengan dana abadi bisa dimasukkan ke sana.
Terakhir, berkaitan dengan tata kota, di mana ini saya perlu ingatkan kita memiliki 514 kab/kota dan sekarang Provinsi sudah bertambah menjadi total 38 provinsi. Hati-hati yang namanya tata kota. seluruh kab/kota harus mulai desain kotanya dengan baik sehingga setiap kota dan kabupaten memiliki deferensiasi. maksimalkan potensi daerah yang ada, buat masterplan yang betul-betul memiliki misi ke depan. Jangan semua kota sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip. Ada kota beriman, ada beriber, dan ber-apa lagi, berseri, ber-ber-ber semuanya. Seharusnya, buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kota masing-masing.
Pisang, misalnya kota pisang, kenapa tidak? Kota ikan kenapa tidak? Kota musik kenapa tidak? Kota mebel kenapa tidak? tetapi konsisten. kalau sudah kota pisang, pisangnya harus lebih banyak di kota itu sehingga brand kota akan keliatan. coba kita liat di Davao Filipina itu kota pisang, di semua tempat adanya pisang, industrinya pisang, tarian pisang, semuanya pisang sehingga orang mikir Davao maka ingat pisang.
Kemudian, di high point, Amerika Serikat setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia. Bahkan, di semua sudut kota isinya hanya mebel. Jadi, kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama? Membranding kotanya tetapi konsisten membangun semua potensi yang ada di kota itu. Di sisi lain, ikan kita memiliki kekuatan, kalau di Jepang ada Tsukiji Fish Market terkenal, kenapa di Ambon tidak menyiapkan branding ini? Sehingga perlu masterplan, siapkan.
Selanjutnya, di Minneapolis satu kota di Minnesota yang kota ini bisa hidup hanya dari lapangan golf, di mana ada 37 lapangan golf. Orang ke sana hanya golf, kenapa di kita tidak ada yang berani memulai, padahal murah modalnya cari rumput aja, pasang rumput. Jadi, kita harus mulai berpikir ke arah sana jangan semua kota sama.
Terakhir, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Utamanya politik identitas dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Harus petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian [gaduh] malah pontang-panting sibuk ke sana ke sini, [mencari] salah siapa, ini salah siapa ini.
Jadi, betul-betul semua harus memiliki memaknai tahun politik harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejauan kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini, kemudian mumpung juga bertemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini juga hati-hati, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beribadah dan beragama.
Penyebabnya, beragama dan beribadah itu dijamin konstitusi kita, dijamin UUD 1945 pasal 29 ayat 2, dijamin konstitusi. ini semua harus mengerti, mulai dari Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus mengerti ini. Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah, hati-hati loh. konstitusi kita menjamin itu, ada peraturan Wali Kota atau ada instruksi Bupati hati-hati loh. kita semua harus tau masalah ini.
Konstitusi kita memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, atau 3 kota dan kabupaten [menerapkan kesepakatan] maka hati-hati mengenai hal ini, karena saya liat masih terjadi, kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah, sedih kalau kita mendengar.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillah secara resmi saya buka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023. Terima kasih, wassalamualaikum.
