Bisnis.com, JAKARTA - Inisiatif Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian dianggap akan menyeret Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam konflik perang Rusia vs Ukraina.
Mantan duta besar Republik Rakyat Lugansk (LPR) untuk Moskow, Rodion Mironshik menyampaikan hal tersebut pada Rabu (28/12/2022).
Sedangkan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan pada Senin (26/12/2022) bahwa Kyiv telah berencana untuk mengadakan pertemuan puncak perdamaian di PBB.
Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dalam pembicaraan tersebut, seperti dilansir dari TASS, Kamis (29/12/2022).
"Ketika pihak lawan tidak hadir, setiap 'puncak untuk perdamaian' tidak lain adalah pertemuan entitas semi-otonomi yang dikendalikan Washington," kata Miroshnik.
Lebih lanjut, menurutnya apapun yang dikatakan Zelensky, pihak negara-negara di dalam PBB akan menyetujuinya.
"Mereka akan sangat ingin menyetujui omong kosong apa pun yang disampaikan oleh Presiden Ukraina Vladimir, Zelensky dengan persetujuan dari sponsor Anglo-Saxon," lanjutnya.
Miroshnik menegaskan kembali bahwa KTT perdamaian akan menyeret PBB ke dalam konflik dan membuatnya mendukung salah satu pihak, tentunya hal itu melanggar aturan.
"Dalam bentuk yang disarankan oleh Kiev, KTT lebih terlihat seperti upaya untuk melibatkan PBB ke dalam konflik, untuk membuatnya mendukung salah satu pihak dalam konflik yang melanggar aturan dan tradisi organisasi internasional terbesar ini," tambahnya.
Selanjutnya, Miroshnik menjelaskan bahwa PBB diciptakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan perselisihan internasional, yang beroperasi dalam kerangka ketat piagam dan kesepakatan internasionalnya.
Miroshnik bertanya secara retoris, terkait fungsi dari mediasi PBB yang diusulkan, jika Rusia seharusnya tidak hadir dalam pembicaraan tersebut.
"Suara bawahan dengan suara bulat tidak membutuhkan mediator, itu membutuhkan konduktor, dan peran ini jelas bukan untuk Sekjen PBB," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
