Bisnis.com, SUMEDANG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali blak-blakan mengenai relevansi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi.
Luhut mengaku tidak seutuhnya menolak OTT pejabat yang korupsi. Hanya saja, dia menilai perlunya membangun sistem pemerintahan untuk memperkecil celah korupsi.
"Jadi kalau ada orang mengatakan OTT itu masih perlu, perlu setuju, tapi apakah OTT itu harus terus, menurut saya enggak, kalau sistemnya kita bangun tidak perlu ada OTT lagi, karena siapa yang mau di OTT, ini saya minta ini clear, jangan kita senang melihat orang lain menderita, tetapi kita mencari solusi jangan sampai ada teman-teman kita terjerumus, menjadi pasien OTT tadi," ungkap Luhut, Kamis (22/12/2022).
Luhut menuturkan bahwa OTT tak perlu terjadi jika korupsi bisa dicegah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang baik.
"Ini [SPBE] mimpi kita lama, sekarang mulai banyak berkembang jadi semua kita digitalisasi, jadi kalau kita katakan kemarin kita berharap ke depan makin kecil yang OTT-OTT-an itu," jelasnya
Implementasi SPBE akan merekam aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan bisa terekam secara digital. Sehingga, sifat "nakal" yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah.
Baca Juga
"Karena semua sudah terekam digital, jadi jangan terus sok bersih, nggak, kita semua pada dasarnya juga punya sifat nakal kok, makanya ada agama, ada peraturan segala macam," jelas Luhut.
Meski demikian, dalam sambutan acara West Java Digital Services International Festival,
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan Jawa Barat saat ini terus menyempurnakan penerapan pemerintahan berbasis digital.
Sehingga, hal ini yang dikatakan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil yang bisa menjadi solusi dari keinginan Luhut agar menekan OTT.
"Ini mungkin bisa jadi solusi untuk Pak Luhut, dengan sistem di kami yang berbasis digital," jelasnya.
