Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.
Hasyim berpendapat, dukungan itu terlihat dari sikap Jokowi yang selalu hadir ke acara yang diselenggarakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu belakangan.
“Presiden kan pada 2 Desember hadir pada konsolnas [konsolidasi nasional] KPU, kemudian hari Sabtu kemarin Pak Presiden juga hadir konsolidasi Bawaslu. Dalam pandangan kami, itu indikator bahwa pemerintah memberikan dukungan pemilu berjalan tepat waktu sesuai regularisasi lima tahun,” jelas Hasyim di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (20/12/2022) malam.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah menyetujui jumlah anggaran tahun depan untuk KPU. Dengan begitu, KPU dapat menyelenggara tahapan pemilu pada 2023 sesuai yang direncanakan.
“Dukungan anggaran yang sudah disepakati atau sudah disetujui DIPA-nya [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran], sudah diserahkan presiden kepada KPU,” ungkapnya.
Tahapan pemilu juga sudah berjalan setengahnya. Hasyim menjelaskan, KPU sudah menentukan partai politik peserta Pemilu 2024. KPU juga telah menerima penyerahan dukungan bakal calon DPD.
Baca Juga
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) ke KPU.
Oleh sebab itu, Hasyim memastikan KPU sebagai penyelenggara pemilu akan terus menjalankan tahapan Pemilu 2024 seperti yang sudah diamanatkan UUD 1945.
“Karena UUD kita, Pasal 22e ayat (1), asas pemilu disebutkan selain luber dan jurdil, salah satunya adalah pemilu diselenggarakan dalam regularisasi lima tahun sekali,” jelasnya.
Sebelumnya, beberapa pihak sempat mewacanakan penundaan Pemilu 2024. Salah satunya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Dia menyarankan semua pihak untuk memikirkan ulang waktu penyelenggaraan pemilu pada 2024, sebab adanya potensi ketidakpastian sosial.
Ditambah, lanjut Bamsoet, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih tinggi.
"Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?" ujar Bamsoet saat menanggapi rilis survei yang disiarkan kanal YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
