Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ma’ruf Amin Tegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Papua

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menuturkan kebijakan moratorium pemekaran daerah ini diambil untuk mengevaluasi pelaksanaan pemekaran sebelumnya.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 24 November 2022  |  11:33 WIB
Ma’ruf Amin Tegaskan Pemekaran Daerah Masih Moratorium, Kecuali Papua
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1444 H secara daring, yang dipantau di Jakarta, Sabtu (30/7/2022). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin kembali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), kecuali untuk wilayah Papua.

“Jadi memang untuk daerah otonomi baru, ini masih moratorium. Jadi masih moratorium, yang minta itu bukan hanya di Kalimantan Barat, di banyak daerah, ratusan kabupaten/kota itu banyak yang minta,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini menuturkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah ini diambil untuk mengevaluasi pelaksanaan pemekaran sebelumnya yang terkendala masalah DOB yang belum mandiri secara finansial.

Artinya, dia menjelaskan daerah-daerah hasil pemekaran tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencukupi, sehingga masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

“Banyak dulu yang dimekarkan itu ternyata pendapatan aslinya itu tidak mendukung, belum mendukung,” ujarnya.

Disamping itu, menurutnya, saat ini Pemerintah Pusat sendiri juga tengah menghadapi masalah ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19 dan krisis global.

“Nah ini masih kita lakukan penataan-penataan, kecuali Papua,” imbuhnya.

Wilayah Papua ini menjadi pengecualian, tutur Wapres, karena memiliki wilayah yang sangat luas sehingga memerlukan pembagian wilayah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengendalikan masalah keamanan di sana. 

“Sehingga di Papua yang tadinya satu [provinsi] menjadi empat. Papua Barat yang [dulunya] satu [provinsi] menjadi dua. Ini dalam rangka bagaimana mempercepat pelayanan dan penanganan kesejahteraan di Papua,” pungkas Ma’ruf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua pemekaran daerah wapres ma'ruf amin Ma'ruf Amin
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top