Bisnis.com, JAKARTA – Dua calon Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, bertarung sengit untuk mendapatkan cukup suara guna membentuk pemerintahan menjelang tenggat waktu yang diberikan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmah Shah.
Para pemimpin partai di Malaysia diberikan waktu hingga Senin (21/11/2022) pukul 14.00 waktu setempat, untuk memberi tahu raja mengenai perdana menteri pilihan mereka dan aliansi yang telah mereka bentuk.
Adapun, keputusan raja tentang pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri akan bersifat final, sesuai dengan konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Istana Kerajaan Malaysia dalam pernyataan resminya, Minggu (20/11/2022).
Anwar Ibrahim yang memimpin koalisi Pakatan Harapan mengklaim bahwa dia berhasil mengamankan dukungan dari 112 anggota parlemen untuk mencapai suara mayoritas dan meraih jabatan perdana menteri.
Anwar mendesak para pendukungnya untuk bersabar dengan mengatakan dia memiliki jumlah suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Dia menolak untuk mengungkapkan pihak mana yang bergabung karena kelompok-kelompok ini akan membuat pernyataan mereka sendiri.
“Saya senang karena kami hampir menyelesaikan ini. Dengan jumlah dukungan ini, saya yakin saya akan diberi kesempatan untuk memimpin negara,” kata Anwar seperti dikutip Bloomberg, Senin (21/11/2022).
Baca Juga
Sementara itu, Muhyiddin mengatakan dua partai kecil yang berbasis di wilayah Kalimantan, Sarawak dan Sabah, mengatakan mereka siap mendukungnya sebagai perdana menteri.
Sebuah koalisi kecil dari negara bagian Sarawak di Kalimantan mengatakan akan bergabung dengan pemerintah koalisi Muhyiddin, yang terdiri dari Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Namun, BN membantah tengah berdiskusi untuk membentuk koalisi tersebut.
Sekadar informasi, monarki Malaysia telah memainkan peran besar dalam menentukan perdana menteri sejak pengunduran diri mendadak Mahathir Mohamad pada 2020.
Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menunjuk dua perdana menteri berturut-turut berdasarkan deklarasi disumpah dari anggota parlemen. Namun kepemimpina keduanya berlangsung kurang dari setahun karena merebaknya konflik politik.
"Yang Mulia berpesan kepada masyarakat dan pimpinan partai untuk mematuhi dan menghormati proses demokrasi dan menerima hasil pemilihan umum ke-15 dengan tenang," kata Ahmad Fadil Shamsuddin, pengawas keuangan rumah tangga kerajaan, dalam pernyataannya.
