Bisnis.com, JAKARTA – Kerajaan Malaysia memperpanjang batas waktu bagi koalisi partai politik (parpol) untuk mengajukan calon perdana menteri hingga Selasa (22/11/2022) pukul 14.00 waktu setempat.
Perpanjangan batas waktu 24 jam itu akan diumumkan oleh Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin, Senin (21/11/2022) sore.
Dikatakan, bahwa perpanjangan waktu itu karena permintaan parpol meminta waktu lebih lama untuk menyerahkan deklarasi undang-undang yang diperlukan.
Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tetap tenang hingga pembentukan pemerintahan baru dan pengangkatan perdana menteri ke-10 negara itu selesai.
Pada awalnya, koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) memiliki waktu hingga Senin (21/11/2022) pukul 14.00 waktu setempat untuk mengajukan kandidat, setelah pemilihan umum (pemilu) ke-15 pada Sabtu (19/11/2022) yang belum menghasilkan pemenang.
Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim, berhasil merebut 81 kursi seperti dilansir dari CNA, Senin (21/11/2022).
Baca Juga
Adanya kursi tambahan yang dimenangkan oleh Syed Saddiq dari Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia (MUDA) menjadikan penghitungan tersebut menjadi 82.
Perikatan Nasional (PN) dari mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin mengekor di belakangnya dengan 73 kursi. Ini berarti tidak ada koalisi yang memiliki jumlah mayoritas sebesar 112 kursi di parlemen dari 222 kursi yang tersedia.
Barisan Nasional (BN) berada jauh di urutan ketiga di belakang Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN), memenangkan 30 kursi parlemen.
Saat ini, kedua koalisi terkemuka berusaha mencari mitra potensial untuk mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Diketahui, beberapa jam sebelum tenggat waktu pada Senin (21/11/2022), politisi PH dan BN berkumpul di Hotel Seri Pacific di Kuala Lumpur untuk melakukan pembicaraan.
Sebelumnya, Ketua PH Anwar Ibrahim mengatakan dalam konferensi pers, Minggu (20/11/2022) pagi bahwa koalisinya telah mendapatkan mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan, tetapi ia tidak menjelaskan lebih rinci.
Pada saat yang sama, Gabungan Partai Sarawak (GPS) pada Minggu (20/11/2022) mengatakan siap berkoalisi dengan PN, BN dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) untuk membentuk pemerintahan federal berikutnya.
Pernyataan itu dibantah oleh Ahmad Zahid dari BN melalui keterangannya, pada Minggu (20/11/2022) malam, yang menyebut koalisinya belum melakukan pembicaraan apapun dengan Gabungan Partai Sarawak.
