Bisnis.com, JAKARTA – Proses pemilihan umum di Malaysia hingga saat ini masih menemui kebuntuan dan menggantung. Kondisi itu membuat situasi politik Negeri Jiran memanas. Hal tersebut membuat Raja Malaysia harus turun tangan.
Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Minggu (20/11/2022), para pemimpin partai di Malaysia diberikan waktu hingga Senin (21/11/2022) pukul 14.00 waktu setempat, untuk memberi tahu Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengenai perdana menteri pilihan mereka dan aliansi yang telah mereka bentuk.
Adapun, keputusan raja tentang pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri akan bersifat final, sesuai dengan konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Istana Kerajaan Malaysia dalam pernyataan resminya, Minggu (20/11/2022).
Sesuai ketentuan di Malaysia, Raja Malaysia memiliki wewenang untuk menunjuk perdana menteri yang dia yakini mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
Adapun, Koalisi Pakatan Harapan yang dimpimpun oleh Anwar Ibrahim mendapat kursi parlemen terbanyak yakni 82 dari 220 kursi majelis rendah. Sementara itu, Perikatan Nasional pimpinan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin mengumpulkan jumlah kursi yang tak jauh di belakang Pakatan Harapan dengan 73 kursi. Di sisi lain, Barisan Nasional pimpinan Ismail Sabri Yaakob memiliki 30 kursi.
Dalam aturan pemilu Malaysia, sebuah koalisi membutuhkan setidaknya 111 kursi untuk membentuk koalisi mayoritas, sementara pemilihan sela akan diadakan untuk dua daerah pemilihan nanti.
Baca Juga
Dalam konferensi pers Minggu pagi, Anwar mengatakan dia mendapat cukup dukungan dari sekutu lain untuk melewati ambang batas kursi di parlemen. Sementara Muhyiddin mengatakan dia akan berbicara dengan sejumlah pihak untuk merebut posisi mayoritas.
Sekadar informasi, monarki Malaysia telah memainkan peran besar dalam menentukan perdana menteri sejak pengunduran diri mendadak Mahathir Mohamad pada 2020.
Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menunjuk dua perdana menteri berturut-turut berdasarkan deklarasi disumpah dari anggota parlemen. Namun kepemimpina keduanya berlangsung kurang dari setahun karena merebaknya konflik politik.
"Yang Mulia berpesan kepada masyarakat dan pimpinan partai untuk mematuhi dan menghormati proses demokrasi dan menerima hasil pemilihan umum ke-15 dengan tenang," kata Ahmad Fadil Shamsuddin, pengawas keuangan rumah tangga kerajaan, dalam pernyataannya.
