Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Buka Keran Kompetisi Politik!

Keran kompetisi Pilpres 2024 harus dibuka seluas-luasnya. Sebab, politik di negara demokrasi bicara tentang kesetaraan bagi semua warga negara.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 17 November 2022  |  09:47 WIB
Buka Keran Kompetisi Politik!
Ilustrasi Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Ada yang bilang demokrasi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tidak ada kesetaraan dan tentu saja tidak fair. Salah satu pemicunya adalah keberadaan ambang batas presiden atau presidential threshold yang dipatok sebesar 20 persen.

Ambang batas presiden dianggap telah menabrak konstitusi, memasung demokrasi, dan mereduksi partisipasi warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suatu perhelatan politik. Praktik ini menyebabkan transfer kekuasaan mandek dan regenerasi pemimpin hanya terkanalisasi kepada kelompok dan klan politik tertentu.

Padahal prinsip dalam sebuah negara demokrasi sangat jelas. Proses demokrasi, kalau menurut Robert A Dahl dalam Democracy and Its Critics, harus membuat partisipasi yang efektif dan kesetaraan suara bagi semua warga negara. Semua equal alias sama karena kekuasaan berada di tangan rakyat.

Namun, keberadaan threshold 20 persen jelas mengkerdilkan ruang-ruang kesetaraan tersebut. Calon yang dapat dipilih sangat terbatas. Pengalaman dua pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden alias Pilpres menjadi contoh yang kasat mata. Waktu itu, rakyat hanya dihadapkan oleh dua pilihan. Kalau tidak Joko Widodo (Jokowi) lawannya pasti Prabowo Subianto. Ini terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 silam.

Akibat stok pemimpin yang terbatas, rakyat terbelah. Terjadilah polarisasi politik. Konflik berlangsung cukup keras. Saling serang antara pendukung Jokowi dengan mantan pendukung Prabowo bahkan masih terasa hingga kini. Sementara itu, masuknya Prabowo ke dalam kabiinet Jokowi, ternyata juga tidak mampu meredam 'konflik' politik yang dimulai sejak Pilpres 2014 lalu.

Malah, kalau mengambil istilah dari politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi yang digelar Total Politik, setelah Prabowo masuk kabinet, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kemudian mencari sosok baru untuk melampiaskan kemarahannya. Pilihan itu, menurut Fahri Hamzah, kemudian jatuh kepada sosok Anies Baswedan.

Politik kemarahan di level akar rumput itu bisa menjadi api dalam sekam bagi masa depan demokrasi. Hal ini juga berpotensi mengulang kesalahan pada dua pemilu sebelumnya, memicu polarisasi, konflik dan gaduh tanpa jelas juntrungannya. Diksi-diksi negatif seperti Cebong, Kampret, BuzzerRp dan Kadrun yang seharusnya dihapus dalam kamus politik Indonesia, juga akan terus menari-nari di tengah luka masyarakat yang sedang terbelah.

Pemerintah atau siapapun yang memiliki kekuasaan untuk pengambil kebijakan, termasuk DPR, harus mulai membuka mata. Mereka perlu  belajar dari kesalahan pada pemilu 2014 dan 2019. Buka keran demokrasi selebar-lebarnya. Bikin kompetisi seluas-luasnya. Biarkan para makhluk politik itu saling berdebat dan beradu gagasan. Tidak perlu dibatasi dengan threshold dan tetek bengek-nya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Analisis Politik demokrasi presidential threshold Jokowi
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top