Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, partai akan memanggil dan memberikan sanksi berat kepada para anggota Dewan Kolonel.
Sebelumnya, sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR membentuk sebuah tim bernama Dewan Kolonel untuk menyukseskan langkah putri Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi calon presiden (capres) usungan PDI Perjungan (PDIP) di Pilpres 2024.
“Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan, dan beberapa yang memang ada," jelas Komarudin kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Dia menegaskan, PDIP memperlakukan semua kader secara setara. Oleh sebab itu, partai tak hanya memberi sanksi kepada Ganjar Pranowo karena menyatakan siap sebagai capres, namun juga Dewan Kolonel.
Meski begitu, Komarudin menekankan, sanksi untuk para anggota Dewan Kolonel akan lebih berat karena menyalahi aturan partai. Apalagi, lanjutnya, mereka sudah pernah diberikan peringatan.
"Menapa mereka ini [Dewan Kolonel] langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama," ujarnya.
Baca Juga
Sedangkan Ganjar, Komarudin mengungkapkan hanya diberikan sanksi lisan.
"Kalau Bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," jelasnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun menegaskan, yang berkat menyampaikan persoalan terkait capres usungan partai hanya ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Megawati, lanjutnya, akan mengumumkan capres PDIP pada waktunya.
"Karena itu Ibu Megawati kemarin berpesan terkait capres dan cawapres seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar pada momemntum yang tepat pasti akan diumumkan," ungkap Hasto dikesempatan yang sama.
