Bisnis.com, JAKARTA - Lebanon dan Israel mencapai kesepakatan bersejarah soal perbatasan laut yang disengketakan di antara mereka setelah bertahun-tahun negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat (AS), kata para pejabat pada Selasa (11/10/2022).
Meskipun cakupannya terbatas, kesepakatan akhir akan menandai kompromi yang signifikan antara negara yang bertetangga dengan sejarah perang dan permusuhan, membuka jalan untuk eksplorasi energi lepas pantai dan meredakan sumber ketegangan baru-baru ini.
"Ini adalah pencapaian bersejarah yang akan memperkuat keamanan Israel, menyuntikkan miliaran ke ekonomi Israel, dan memastikan stabilitas perbatasan utara kami," kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam sebuah pernyataan dilansir Channel News Asia, Rabu (12/10/2022).
Di Lebanon, Presiden Michel Aoun mengatakan persyaratan proposal akhir AS memuaskan dan dia berharap kesepakatan itu akan diumumkan secara resmi sesegera mungkin.
Negosiator Libanon Elias Bou Saab mengatakan bahwa rancangan terbaru "mempertimbangkan semua persyaratan Lebanon dan kami percaya bahwa pihak lain harus merasakan hal yang sama".
Presiden AS Joe Biden menelepon Aoun dan Lapid pada Selasa (11/10/2022) untuk memberi selamat kepada mereka.
Baca Juga
Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa wilayah di laut Mediterania timur di daerah Lebanon bertujuan untuk mengeksplorasi gas alam. Israel sudah memproduksi gas alam di ladang terdekat.
Ini menetapkan perbatasan antara perairan Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya dan juga menetapkan mekanisme bagi kedua negara untuk mendapatkan royalti dari eksplorasi TotalEnergies dari ladang gas lepas pantai yang melintasi perbatasan.
Kesepakatan itu tidak menyentuh perbatasan darat bersama mereka, di mana Israel dan kelompok bersenjata Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, telah bentrok berulang kali dalam beberapa dekade terakhir.
Hizbullah telah mengatakan akan tunduk pada posisi resmi pemerintah Lebanon pada kesepakatan maritim tetapi juga mengancam Israel jika kesepakatan itu tidak menjamin hak-hak Lebanon.
Seorang pejabat senior pemerintah Lebanon dan seorang pejabat yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kelompok itu telah menyetujui persyaratan kesepakatan dan menganggap negosiasi telah "berakhir."
Pada Selasa (11/10/2022), Kepala Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan gerakannya hanya akan mengakui kesepakatan itu setelah ditandatangani secara resmi.
Nasrallah mengatakan, "kami akan tetap waspada".
