Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin angkat bicara soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut sama halnya memberikan peluang Jokowi untuk tiga periode.
"Secara etik dan moral ya ini kan sama saja memberi peluang Jokowi tiga periode dengan dia menjadi cawapres walaupun posisinya bukan capres," kata Ujang kepada Bisnis, Jumat (16/9/2022).
Ujang menilai bahwa seharusnya Jokowi mengambil langkah tegas untuk tidak mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, bisa saja publik menilai Jokowi haus kekuasaan, meskipun diperbolehkan secara hukum.
"Dulu juga Presiden sebelumnya SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] walaupun bisa tapi tidak mau. Kalau Jokowi mau meninggalkan legacy [warisan] yang baik dan juga tidak menimbulkan polarisasi yang tajam. Maka walaupun peluang menjadi cawapres ada dan dibolehkan oleh Undang-Undang, tapi opsi tersebut tidak diambil," paparnya.
Terlebih, Ujang menilai saat ini masyarakat terus dibombardir dengan permasalahan yang melibatkan pemerintahan, seperti soal kebocoran data dan kenaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM).
"Jadi mestinya Jokowi menjadi seorang negarawan saja dan tidak meneruskan estafet kepemimpinannya sebagai cawapres. Kalau Jokowi tidak maju lagi rakyat akan mengapresiasi sebagai negarawan yang patut dicontoh," pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sempat menyinggung soal isu Jokowi menjadi cawapres. Menurutnya bukan tidak mungkin bahwa Partai Gerindra memasangkan Prabowo Subianto dengan Jokowi dalam Pemilu 2024.
"Ya kalau kemungkinan ya ada saja," kata Habiburokhman saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Dia menegaskan, secara konstitusional tak ada aturan yang melarang Jokowi maju kembali di ajang Pilpres, asal menjadi cawapres.Meski begitu, Habiburokhman mengaku tak bisa berbicara lebih banyak terkait kemungkinan cawapres yang akan diusung Gerindra sebab kewenangannya berada di tangan Prabowo.
“Kalau secara konstitusi memungkinkan, tapi dalam konteks politik itu bukan kewenangan saya, kewenangan ada di Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra,” katanya.
Terkait isu tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya menolak untuk maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres.
"Muncul lagi [isu] jadi cawapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya, akan saya terangkan kalau enggak dari saya, saya enggak mau, Saya menerangkan. Itu saja terima kasih," katanya.