Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB), kecuali Papua dan Papua Barat.
Ma'ruf yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengatakan bahwa beberapa daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah, Pendapatan Asli Daerah atau PAD-nya cukup kecil sehingga berdasarkan kajian akan bergantung kepada APBN.
"Sampai hari ini memang moratorium belum dicabut. Masih belum, karena alasannya dari hasil kajian, beberapa daerah yang [ingin] diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN. Oleh karena itu belum, kecuali [wilayah] Papua," katanya kepada wartawan saat melakukan konferensi pers usai meninjau Batamindo Green Farm di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022).
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa pengecualian untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan karena adanya kebutuhan khusus seperti mempermudah pengawasan karena wilayahnya yang luas dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut.
Untuk itu, Wapres pun mengharapkan masalah pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politik musiman, khususnya menjelang Pemilu.
"Saya kira kita berharap ini tidak menjadi isu politik, karena memang ini pertimbangannya sangat teknis. Artinya, kemampuan daerah itu. Jadi, kajiannya sangat komprehensif, tidak hanya soal keinginan, tetapi juga soal keberlangsungan daripada adanya pemekaran itu," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, pemekaran menjadi DOB untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilanjutkan karena pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjadikannya pengecualian.
"Dan untuk Papua, saya kira semua sudah sepakat, dan itu inisiatif DPR, tingkat pemerintah pusat, di pemerintah daerah, juga di kalangan masyarakat. Karena itu ada kebutuhan khusus, sehingga seharusnya tidak dijadikan isu politik, tidak dipolitisasi," ungkap Wapres.
Kendati demikian, terkait banyaknya permintaan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, Wapres menuturkan bahwa pemerintah akan terus melakukan kajian mengenai berbagai kemungkinannya.
