Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Alasan Pemekaran Daerah Masih Dimoratorium, Kecuali Papua dan Papua Barat

Wapres menyampaikan, pemekaran (DOB) di Papua dan Papua Barat tetap dilakukan karena terkait kesejahteraan warganya dan mempermudah pengawasan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 15 September 2022  |  20:35 WIB
Ini Alasan Pemekaran Daerah Masih Dimoratorium, Kecuali Papua dan Papua Barat
Ini Alasan Pemekaran Daerah Masih Dimoratorium, Kecuali Papua dan Papua Barat. Wapres Ma'ruf Amin - Setwapres
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB), kecuali Papua dan Papua Barat.

Ma'ruf yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengatakan bahwa beberapa daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah, Pendapatan Asli Daerah atau PAD-nya cukup kecil sehingga berdasarkan kajian akan bergantung kepada APBN.

"Sampai hari ini memang moratorium belum dicabut. Masih belum, karena alasannya dari hasil kajian, beberapa daerah yang [ingin] diotonomikan itu atau dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri, masih menggantungkan ke APBN. Oleh karena itu belum, kecuali [wilayah] Papua," katanya kepada wartawan saat melakukan konferensi pers usai meninjau Batamindo Green Farm di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa pengecualian untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan karena adanya kebutuhan khusus seperti mempermudah pengawasan karena wilayahnya yang luas dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Untuk itu, Wapres pun mengharapkan masalah pemekaran wilayah ini tidak menjadi isu politik musiman, khususnya menjelang Pemilu.

"Saya kira kita berharap ini tidak menjadi isu politik, karena memang ini pertimbangannya sangat teknis. Artinya, kemampuan daerah itu. Jadi, kajiannya sangat komprehensif, tidak hanya soal keinginan, tetapi juga soal keberlangsungan daripada adanya pemekaran itu," ujarnya.

Sementara itu, pemekaran menjadi DOB untuk wilayah Papua dan Papua Barat dilanjutkan karena pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjadikannya pengecualian.

"Dan untuk Papua, saya kira semua sudah sepakat, dan itu inisiatif DPR, tingkat pemerintah pusat, di pemerintah daerah, juga di kalangan masyarakat. Karena itu ada kebutuhan khusus, sehingga seharusnya tidak dijadikan isu politik, tidak dipolitisasi," ungkap Wapres.

Kendati demikian, terkait banyaknya permintaan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, Wapres menuturkan bahwa pemerintah akan terus melakukan kajian mengenai berbagai kemungkinannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wapres ma'ruf amin papua otonomi daerah pemekaran daerah
Editor : Aprianus Doni Tolok
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top