Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kajari Jaksel Gugat ACT, Minta BPKP Terlibat dan Blokir Aset Yayasan

Gugatan Kajari Jakarta Selatan terkait dengan pemblokiran aset dan keterlibatan BPKP dalam mengaudit kasus tersebut.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 September 2022  |  18:29 WIB
Kajari Jaksel Gugat ACT, Minta BPKP Terlibat dan Blokir Aset Yayasan
Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan mengajukan gugatan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan Kajari Jakarta Selatan (Jaksel) terdaftar dengan nomor 760/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL pada Selasa 6 September 2022.

Kajari Jaksel, dalam petitum gugatannya meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Pertama, menyatakan pemohon sebagai pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum.

Kedua, menetapkan pemblokiran rekening atas nama yayasan Aksi Cepat Tanggap dan rekening badan hukum terkait. Ketiga, menetapkan pelarangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan badan hukum terkait.

Ketiga, menetapkan pemblokiran aset atas nama Yayasan ACT maupun atas nama badan hukum terkait yang memiliki hubungan kepentingan dengan Yayasan ACT. Keempat, memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Kelima, Menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap serta dapat meminta keterangan kepada pembina, pengurus, pengawas dan karyawan Yayasan ACT.

Keenam, menetapkan BPKP wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

Kasus ACT

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan penyelewengan dana bantuan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan bahwa berkas tahap satu dari kasus ACT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

“Sudah kita limpahkan atau tahap satu pada Senin kemarin," tutur Andri kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).

Sekadar informasi, Bareskrim Polri Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf mengatakan telah menetapkan empat tersangka atas nama A (Ahyudin), IK (Ibnu Khajar), HH (Heriyana Hermani), dan NIA (Noviardi Imam Akbari)

“Terkait empat orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan sebagai tersangka," tutur Helfi Assegaf di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aksi cepat tanggap bareskrim
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top