Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Indonesian Political Opinion Deddy Kurniansyah menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai penentu perubahan peta koalisi di Pemilu 2024.
Menurutnya, manuver politik PDIP sangat ditunggu untuk menentukan terbentuknya koalisi parpol kedepannya.
Adapun, pendapat itu disampaikan sehubungan dengan rencana pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada akhir pekan ini.
"Sehingga koalisi sekarang yang terbentuk tidak akan menemui di titik jenuhnya, artinya mereka tidak akan terkonfirmasi koalisi kalau PDIP belum mengambil keputusan-keputusan elite," katanya, Kamis (1/9/2022).
Deddy menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP dan PAN sendiri disebut masih berupa semi-komitmen. Sementara itu, keberadaan koalisi-koalisi lainnya masih bergantung kepada manuver PDIP.
"Namun, posisi Partai Golkar dalam koalisi, maupun Airlangga sebagai Ketua Umum sangat positif," ujarnya.
Baca Juga
Apalagi, katanya, dengan kiprahnya sebagai Menko, dia sukses menjaga kondisi ekonomi. Hal ini dapat dipahami baik kalangan elite partai.
"Sehingga meski elektabilitas masih rendah, namun ada potensi diusung oleh mitra," tegas Deddy.
Sementara itu, pengamat politik Emrus Sihombing mengapresiasi rencana pertemuan Pian dan Arilangga.
Menurut Emrus, pertemuan itu adalah ajang silaturahmi dua negarawan. Keduanya dinilai sebagai sosok dengan karakter politik yang mengutamakan keberagaman, pluralitas, inklusivitas, dan persatuan.
"Rencana pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Hartarto suatu pertemuan negarawan yang memang sama-sama punya garis politik tentang keberagaman, tentang inklusivitas," kata Emrus.
Dia juga menganggap keduanya senafas dalam hal menghidupi semangat keindonesiaan dan kenusantaraan.
"Jadi artinya bahwa dua sosok ini sangat homogen dari sudut keindonesiaan dan kenusantaraan kita," ujarnya.
Emrus mengungkapkan, pertemuan Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto akan semakin produktif jika menghasilkan kesepakatan politik.
