_1660042697.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Penyelidik federal AS menggeledah kediaman mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Senin (8/8/2022).
Dilansir The Guardian pada Selasa (9/8/2022), FBI mengeluarkan surat perintah penggeledahan kediaman Trump sebagai bagian dari penyelidikan atas kemungkinan penghapusan dan penghancuran dokumen Gedung Putih yang berpotensi melanggar hukum oleh mantan presiden itu setelah ia lengser tahun lalu.
Penggeledahan kediaman Trump di Mar-a-Lago ini merupakan rangkaian dari penyeledikan sejak awal tahun, atas hilangnya 15 kotak dokumen presiden dari Gedung Putih, termasuk dokumen rahasia, serta penghancuran materi lainnya.
Namun, Trump ternyata juga pernah dan sedang menghadapi penyelidikan dan atas tindakan hukum lain di berbagai bidang. Berikut ringkasan tuntutan hukum atas Trump selengkapnya, seperti dilansir dari The Guardian pada Selasa (9/8/2022).
Dokumen Rahasia
Pada bulan Januari, ketika Badan Arsip dan Catatan Nasional AS (Nara) bersiap untuk memindahkan dokumen dari Gedung Putih ke komite terpilih DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari, ditemukan sekitar 15 kotak dokumen telah dibawa secara tidak semestinya ke Mar-a-Lago.
Baca Juga
Dokumen itu akhirnya dikembalikan ke Nara setelah negosiasi dengan pengacara Trump. Namun, pejabat Nara menemukan bahwa mantan presiden telah membawa serta beberapa dokumen yang ditandai dengan jelas sebagai rahasia dan sensitif untuk keamanan nasional.
Adapun dokumen yang berada dalam kotak tersebut termasuk surat yang ditinggalkan untuk Trump oleh pendahulunya sebagai presiden, Barack Obama, “surat cinta” dari Kim Jong-un dari Korea Utara, dan model Air Force One dengan corak merah-putih-biru yang dipilih Trump tetapi dibatalkan oleh pemerintahan Biden.
Serangan di Capitol
Sebuah tim kongres yang menyelidiki serangan 6 Januari oleh para pendukung Trump di AS Capitol kini tengah mengembangkan kasus atas dugaan trump melanggar hukum dalam upaya membatalkan kekalahannya pada Pilpres 2020.
Wakil ketua Tim Liz Cheney mengatakan komite dapat membuat banyak rujukan ke Departemen Kehakiman untuk mencari tuntutan pidana terhadap Trump, yang menuduh tim tersebut melakukan penyelidikan palsu.
Dalam pengajuan tuntutan pada Maret silam, komite merinci upaya Trump dalam membujuk Mike Pence agar menolak daftar pemilih untuk Joe Biden atau menunda penghitungan suara di Kongres.
Komite tidak dapat menuntut Trump dengan kejahatan federal. Keputusan itu harus dibuat oleh Departemen Kehakiman, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Merrick Garland. Jika Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan, maka tantangan utama jaksa adalah membuktikan bahwa Trump bertindak dengan niat korupsi.
Penipuan Penggunaan Dana
Partai Demokrat mengatakan dalam sidang Juni komite 6 Januari bahwa Trump mengumpulkan sekitar US$250 juta dari para pendukung untuk memajukan klaim penipuan di pengadilan bahwa dia memenangkan pemilihan. Namun, dia justru mengarahkan banyak uang yang dikumpulkan ke untuk tujuan lain.
Kasus ini meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat didakwa dengan penipuan penggunaan dana, yang melarang memperoleh uang dengan “dalih palsu atau penipuan,” berdasarkan pandangan pakar hukum.
Pelanggaran Pemilu hingga Pencemaran Nama Baik
Pelanggaran Pemilu di Georgia
Juri khusus dipilih pada Mei untuk mempertimbangkan bukti dalam penyelidikan jaksa Georgia atas dugaan upaya Trump mempengaruhi hasil pemilihan negara bagian tahun 2020.
Investigasi tersebut sebagian berfokus pada panggilan telepon yang dilakukan Trump kepada Brad Raffensperger, menteri luar negeri Georgia dari Partai Republik, pada 2 Januari 2021.
Trump meminta Raffensperger untuk "menemukan" suara yang diperlukan guna membatalkan kekalahan Trump dalam pilpres.
Pakar hukum mengatakan Trump mungkin telah melanggar setidaknya tiga UU pemilu pidana Georgia, yaitu konspirasi untuk melakukan kecurangan pemilu, ajakan kriminal untuk melakukan kecurangan pemilu, dan campur tangan yang disengaja.
Penyelidikan kriminal di New York
Alvin Bragg, jaksa wilayah Manhattan, telah menyelidiki apakah perusahaan real estate keluarga Trump menggelembungkan nilai propertinya untuk mendapatkan pinjaman bank yang besar dan tagihan pajak yang lebih rendah.
Dua pengacara yang memimpin penyelidikan mengundurkan diri pada Februari, mempertanyakan masa depan penyelidikan, tetapi kantor Bragg mengatakan penyelidikan tengah sedang berlangsung.
Penyelidikan perdata jaksa agung di New York
Letitia James, Jaksa Agung Negara Bagian New York, tengah melakukan penyelidikan sipil untuk memeriksa apakah Trump Organization menggelembungkan nilai real estate. Trump dan dua anaknya, Donald Trump Jr dan Ivanka Trump, setuju untuk bersaksi dalam penyelidikan yang dimulai pada 15 Juli.
Trump telah membantah melakukan kesalahan dalam kedua kasus New York dan menuduh penyelidikan ini bermotif politik.
Pencemaran Nama Baik E Jean Carroll
Mantan penulis majalah Elle E Jean Carroll menggugat Trump atas pencemaran nama baik pada 2019 setelah presiden saat itu membantah tuduhannya bahwa dia memperkosanya pada 1990-an di sebuah department store New York City. Dia menuduhnya berbohong demi mengerek penjualan buku.
Seorang pengacara untuk Trump berpendapat bahwa dia dilindungi oleh UU federal yang membuat pegawai pemerintah kebal dari klaim pencemaran nama baik.
Apabila Trump kembali mencalonkan diri sebagai presiden, sejumlah tuntutan hukum yang dilayangkan tetap bisa didakwa. Ini karena tidak ada perlindungan hukum bagi calon presiden.
Lain halnya dengan Departemen Kehakiman yang memiliki kebijakan puluhan tahun bahwa presiden yang sedang menjabat tidak dapat didakwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
