Pelanggaran Pemilu hingga Pencemaran Nama Baik
Pelanggaran Pemilu di Georgia
Juri khusus dipilih pada Mei untuk mempertimbangkan bukti dalam penyelidikan jaksa Georgia atas dugaan upaya Trump mempengaruhi hasil pemilihan negara bagian tahun 2020.
Investigasi tersebut sebagian berfokus pada panggilan telepon yang dilakukan Trump kepada Brad Raffensperger, menteri luar negeri Georgia dari Partai Republik, pada 2 Januari 2021.
Trump meminta Raffensperger untuk "menemukan" suara yang diperlukan guna membatalkan kekalahan Trump dalam pilpres.
Pakar hukum mengatakan Trump mungkin telah melanggar setidaknya tiga UU pemilu pidana Georgia, yaitu konspirasi untuk melakukan kecurangan pemilu, ajakan kriminal untuk melakukan kecurangan pemilu, dan campur tangan yang disengaja.
Penyelidikan kriminal di New York
Baca Juga
Alvin Bragg, jaksa wilayah Manhattan, telah menyelidiki apakah perusahaan real estate keluarga Trump menggelembungkan nilai propertinya untuk mendapatkan pinjaman bank yang besar dan tagihan pajak yang lebih rendah.
Dua pengacara yang memimpin penyelidikan mengundurkan diri pada Februari, mempertanyakan masa depan penyelidikan, tetapi kantor Bragg mengatakan penyelidikan tengah sedang berlangsung.
Penyelidikan perdata jaksa agung di New York
Letitia James, Jaksa Agung Negara Bagian New York, tengah melakukan penyelidikan sipil untuk memeriksa apakah Trump Organization menggelembungkan nilai real estate. Trump dan dua anaknya, Donald Trump Jr dan Ivanka Trump, setuju untuk bersaksi dalam penyelidikan yang dimulai pada 15 Juli.
Trump telah membantah melakukan kesalahan dalam kedua kasus New York dan menuduh penyelidikan ini bermotif politik.
Pencemaran Nama Baik E Jean Carroll
Mantan penulis majalah Elle E Jean Carroll menggugat Trump atas pencemaran nama baik pada 2019 setelah presiden saat itu membantah tuduhannya bahwa dia memperkosanya pada 1990-an di sebuah department store New York City. Dia menuduhnya berbohong demi mengerek penjualan buku.
Seorang pengacara untuk Trump berpendapat bahwa dia dilindungi oleh UU federal yang membuat pegawai pemerintah kebal dari klaim pencemaran nama baik.
Apabila Trump kembali mencalonkan diri sebagai presiden, sejumlah tuntutan hukum yang dilayangkan tetap bisa didakwa. Ini karena tidak ada perlindungan hukum bagi calon presiden.
Lain halnya dengan Departemen Kehakiman yang memiliki kebijakan puluhan tahun bahwa presiden yang sedang menjabat tidak dapat didakwa.