Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dukungan sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk menangani penanganan kejahatan siber yang berpotensi terjadi.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa gelaran pemilu dan pilkada dapat memicu konflik salah satunya penggunaan kekerasan verbal melalui fitnah dan informasi palsu atau hoaks.
"Itu ranahnya bisa menggunakan macam-macam media, termasuk media yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya ada di Kominfo," kata Hasyim di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Menurutnya, penanganan fitnah dan hoaks harus ditangani dengan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan serta keresahan di tengah masyarakat.
Dia berharap, media konvensional bisa menjadi patokan bagi masyarakat dalam menentukan kebenaran atau fakta sebuah informasi melalui konten pemberitaan.
"Oleh karena itu kerjasama berkaitan dengan soal konten sebuah pemberitaan menjadi sesuatu yang penting juga karena menjadi ranah dari ruang lingkup tugas wewenang kemkominfo," ungkap Hasyim.
Baca Juga
Untuk itu, KPU memastikan akan terus berkoordinasi dengan lembaga seperti Kominfo, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran untuk menangani munculnya hoaks hingga ujaran kebencian (hate speech).
Tak hanya lembaga pemerinta, KPU juga melakukan audiensi dengan beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lainnya.
Sementara itu, Menkominfo Jhonny G. Plate mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan peralatan dan peningkatan teknologi jelang Pemilu 2024.
"Kominfo telah menyiapkan atau melengkapi peralatan-peralatannya menambah cyber drone, menyiapkan tim respons, itu sudah ada," katanya.
Dengan begitu, sambungnya, Kominfo akan memastikan ruang digital tetap bersih dari segala pelanggaran-pelanggaran.
