Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PKS Respons Kedekatan PKB dan Gerindra, Bakal Gabung Koalisi?

Sekjen PKS mengakui partainya terus menjalin komunikasi politik dengan parpol lainnya menjelang Pilpres 2024
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com 06 Juli 2022  |  19:22 WIB
PKS Respons Kedekatan PKB dan Gerindra, Bakal Gabung Koalisi?
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy mengakui partainya terus menjalin komunikasi politik dengan parpol lainnya menjelang Pilpres 2024 - Antara\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy merespons soal koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Menurutnya, saat ini PKS masih dinamis dan belum menjalin kerja sama dengan partai manapun. Namun, Aboe memastikan bahwa komunikasi politik antara partainya dan parpol lainnya masih terus berjalan.

“Ya berjalan dengan baik [komunikasi politik], koalisi ini masih panjang ceritanya. Jadi masih ada satu tahun berapa bulan, ini dinamis sekali,” katanya kepada awak media, di Jakarta, Kamis (6/7/2022).

Senada, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol untuk membangun kekuatan politik menjelang Pilpres 2024. Namun, sambungnya, membangun koalisi bukanlah perkara mudah dan setiap parpol mengalami kendala yang sama. 

“Saya kira bukan hanya PKS, tapi parpol-parpol tentu juga sangat kesulitan dalam membangun koalisi secara leluasa,” katanya.

Lebih lanjut, selain upaya menghimpun kekuatan politik secara internal dan eksternal, PKS juga berupaya menjadikan Pilpres mendatang memiliki banyak pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Hal itu dilakukan guna menyelesaikan persoalan polarisasi yang dampaknya dirasakan hingga kini akibat pemilu sebelumnya. 

Untuk itu, pada hari ini Kamis (6/7/2022) PKS mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks Pilpres 2024 koalisi partai pkb gerindra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top