Bisnis.com, JAKARTA - Nama jalan di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington DC diganti dengan jalan Jamal Khashoggi, jurnalis senior yang dibunuh agen kerajaan itu dan sempat menghebohkan seluruh dunia empat tahun lalu.
Pemerintah lokal di Ibu Kota AS menyatakan telah mengubah nama menjadi Jamal Khashoggi Way untuk memastikan ingatan bahwa tokoh kritis yang dianggap pembangkang itu "tidak dapat ditutup-tutupi".
Intelijen AS menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan itu, meski dia menyangkalnya.
Putra mahkota itu akan mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Presiden AS Joe Biden.
Aktivis hak asasi manusia, anggota Kongres AS dan anggota dewan lokal berkumpul di luar kedutaan di New Hampshire Avenue untuk pembukaan nama jalan baru itu.
"Kami bermaksud untuk mengingatkan orang-orang yang bersembunyi di balik pintu itu. Kami bermaksud untuk mengingatkan mereka setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahwa ini adalah Jamal Khashoggi Way," kata Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (Dawn) seperti dikutip BBC.com, Jumat (17/6/2022).
Dawn adalah kelompok hak asasi manusia yang didirikan oleh Khashoggi, seorang jurnalis pembangkang Saudi yang tinggal di AS dan merupakan kolumnis untuk Washington Post.
Dia dibunuh oleh agen Arab Saudi di dalam konsulat kerajaan di Istanbul, Turki, pada 2018 setelah dia dipancing untuk datang ke sana.
Laporan badan intelijen AS menuduh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan itu. Namun sang pangeran membantah memainkan peran apa pun dan jaksa Saudi menyalahkan agen yang "nakal".
Ketika mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada 2019, Joe Biden berjanji untuk mengusut kasus pembunuhan itu. Namu, pada hari Selasa (14/6/2022), pihak Gedung Putih mengumumkan bahwa Biden akan mengadakan pembicaraan tatap muka dengan Putra Mahkota Mohammed bis Salman ketika dia mengunjungi Arab Saudi selama tur Timur Tengah pada bulan Juli.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan hak asasi manusia akan menjadi agenda, meskipun para aktivis memperingatkan bahwa pertemuan itu dapat merehabilitasi putra mahkota tanpa menjamin perbaikan di kerajaan Teluk yang konservatif itu.
