Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa setiap negara memiliki tantangan tersendiri terkait ketahanan nasional.
Menurutnya, Indonesia juga mengalami hal yang sama dan persoalan itu akan datang baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
"Selama dua tahun ini ketahanan nasional kita dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya," katanya saat memberikan kuliah umum kepada Peserta PPRA 63 dan PPRA 64 Lemhannas RI Tahun 2022 dikutip dari kanal YouTube Lamhanas RI, Selasa (7/6/2022).
Namun, lanjut Wapres, hanya bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang kokoh yang bisa melewati ragam tantangan tersebut dengan baik.
"Kita bersyukur karena bangsa Indonesia bisa melewati cobaan pandemi dengan modal persatuan dan persaudaraan," imbuhnya.
Ma'ruf Amin menambahkan, Indonesia sempat mendapatkan ujian terhadap ketahanan nasional di masa lalu. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan yang melemahkan semangat kebangsaan persatuan dan kesatuan.
Baca Juga
Wakil Kepala Negara menilai ketidakstabilan tersebut dipicu oleh kurang memadainya pendidikan politik masyarakat sehingga saat ini pendidikan politik menjadi sangat penting.
"Pendidikan politik dimaksudkan dalam proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Wakil Presiden berharap, pendidikan politik masyarakat bisa mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga persatuan negara, terlebih Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.
"Karena kesatuan dan persatuan adalah aset terbesar NKRI," katanya.
Wapres juga menyadari ancaman lain yang kini mengintai ketahanan nasional Indonesia adalah peletakkan simbol suku, kedaerahan, keagamaan, dan golongan secara berlebihan.
Lebih lanjut, terkait pelaksanaan PPRA 63 dan 64, Wakil Presiden berpesan agar fokus kebijakan negara adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yakni kemudahan mengakses barang dan jasa publik, mendapatkan perlindungan dari negara, serta memperoleh pelayanan publik sebaik mungkin.
"Pemimpin harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan Hubungan antar bangsa harus didasarkan pada hubungan kerjasama yang saling menguntungkan," katanya.
