Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri Partai Ummat, Amien Rais menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik penundaan Pemilu 2024 yang sampai menimbulkan demonstrasi besar pada 11 April 2022.
Amien Rais mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang menegaskan jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan, sebagai strategi untuk meredam unjuk rasa para mahasiswa.
Untuk diketahui, Jokowi menyatakan bahwa jadwal Pemilu 2024 tidak berubah dan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu 14 Februari 2022.
Hal itu disampaikan Jokowi pada 10 April 2022 atau 1 hari sebelum demonstrasi besar yang dilakukan oleh para mahasiswa di sekitar gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.
"Dalam istilah peperangan, Jokowi lumayan bagus melakukan preemptive strike, mendahului mahasiswa supaya mereka tidak bergairah dalam berdemo karena dua isu terpenting sudah terjawab," kata Amien Rais dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (17/4/2022).
Lebih lanjut, Amien menyampaikan bahwa Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan terus melakukan testing the water dan testing the waves terkait iklim perpolitikan Indonesia.
Menurutnya, akan berbahaya jika resistensi masyarakat terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mulai melemah.
"Apalagi kemungkinan mahasiswa sudah kembali ke kampus dan fokus kepada kuliahnya," katanya.
Pada fase itu, Amien menduga para wakil rakyat di MPR RI akan bergerak cepat melakukan sidang umum untuk menetapkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).
"Jika ini terjadi, segera ketetapan MPR yang mengerikan itu keluar dan kotak pandora Jokowi-Luhut akan diberi peluang konstitusional untuk berkuasa lagi 5 tahun pasca 20 Oktober 2024," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada bulan November 2024.
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu, bahwa pemilu akan dilakanakan 14 Februari 2024,” ujarnya.
Menurutnya, jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik sehingga dapat mematahkan spekulasi isu yang saat ini beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan penundaan pemilu.
