Bisnis.com, JAKARTA - Simpul Aktivis Angkatan 98 (SIAGA ’98) meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk bersikap persuasif dan tidak menghalang-halangi demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Koordinator SIAGA ’98 Hasanudidn menilai konsep Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) mengutamakan pendekatan prediktif dalam menyikapi permasalahan keamanan dan menciptakan keteraturan sosial.
“kami meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mengeluarkan intruksi kepada jajarannya untuk bersikap persuasif dan tidak menghalang-halangi upaya warga negara menyampaikan pendapat dimuka umum secara damai dan tertib,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Minggu (10/4/2022).
Menurut Hasanudin, konsekuensi dari konsepsi ini adalah POLRI semestinya sudah dapat memprediksi akan adanya reaksi nasional atas keinginan beberapa partai politik dan segelintir pejabat yang mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 Periode.
Dia menilai sikap protes dan aksi mahasiswa adalah asap dari sumber api upaya politik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Jika ada upaya represif Polri, dia mengatakan maka langkah itu patutlah ditujukan pada sumber apinya, bukan pada sikap protes dan aksi-aksi mahasiswa," imbuhnya.
Adapun, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara (5 April 2024 yang melarang menteri bicara penundaan pemilu dan presiden 3 periode adalah langkah menghentikan sumber api gejolak nasional. Meskipun demikian, dia menilai publik terlanjur berspekulasi atas wacana tersebut.
“Bagaimanapun kemandirian POLRI saat ini adalah hasil dari aksi-aksi mahasiswa dalam peristiwa 98. Polri jangan melupakan sejarah," katanya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa.
Pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga. Ketiga, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.
Keempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Keenam, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
