Bisnis.com, Jakarta - Rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM SI pada Senin (11/4/2022) menjadi perhatian publik.
Menyikapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai demo mahasiswa tersebut merupakan dampak dari ketidaktegasan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenai isu 3 periode.
"Mahasiswa masih ragu dengan ketidaktegasan Jokowi soal 3 periode. Mestinya Jokowi secara tegas segera membuat pernyataan kepada mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pada masa kepemimpinannya: Tak akan ada dan tak boleh ada amandemen konstitusi," kata Ujang, Sabtu 9 April 2022.
Jika Jokowi secara tegas mengungkapkan itu ke publik, tentu tidak akan membuat polemik di masyarakat. Ketidakjelasan Jokowi soal tiga periode ini membuat suasana politik memanas.
"Jika itu yang dikatakan Presiden, maka wacana penundaan, perpanjangan, atau pun Jokowi 3 periode akan selesai. Mahasiswa tak akan turun ke jalan jika Jokowi memberikan pernyataan yang jelas, tegas, dan lugas," ujar Ujang.
Baca Juga
Jokowi sebagai pemimpin negara, lanjutnya, semestinya bisa menyampaikan janji bahwa tidak akan ada amandemen konstitusi. Karena diketahui pada rapat kabinet lalu tidak adanya yang menyinggung soal 3 periode.
"Jokowi mesti berjanji pada masa pemerintahannya tak akan mengamandemen konstitusi. Karena di rapat kabinet yang lalu, Jokowi tak menyinggung dan menyetop soal Jokowi 3 periode. Tapi hanya menyetop penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Ujang.
Padahal substansi Jokowi 3 periode dengan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden itu sangat berbeda. Jika penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden itu pemilunya diundur, artinya pemilunya bukan di 2024.
Ujang mengusulkan bahwa Jokowi mestinya berkata kepada publik untuk tidak boleh dan tidak ada perubahan amandemen pada masa pemerintahannya. "Namun jika Jokowi 3 periode itu Pemilu tetap di 2024. Tapi Jokowi ikut jadi capres lagi, ikut Pemilu lagi. Kedua-duanya butuh amandemen. Makanya saya usulkan Jokowi mesti berkata: pada masa saya jadi Presiden, tidak boleh ada dan jangan ada amandemen," ujar Ujang.
Ujang menyampaikan bahwa seperti beberapa waktu yang lalu soal akan ada revisi UU Pemilu. Hal itu menurut Ujang lumayan mancing kegaduhan. Akhirnya Jokowi berkata: tak ada revisi UU Pemilu.
"Beres semua itu. Isinya langsung hilang. DPR bersama pemerintah pun tak merevisi UU Pemilu," kata Ujang.
Soal demo 11 April, yang juga menuntut harga BBM tidak naik, Ujang takut ada demo tandingan hingga membuat mahasiswa terpecah belah.
"Soal wacana demo tandingan, itu sengaja agar gerakan aktivis mahasiswa terbelah dan dibelah. Lihat saja beberapa waktu yang lalu, Apdesi juga dipecah dan dibelah ada dua versi. Versi yang sah menurut SK Kemenkumham yang menolak Jokowi 3 periode, dan versi Kemendagri yang dukung Jokowi 3 periode," ujar Ujang.
Pengamat politik itu berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak tertentu dalam demo mahasiswa dan elemen masyarakat pada 11 April mendatang. "Seluruh komponen bangsa, kita semua, termasuk mahasiswa mesti melakukan demo secara damai. Fokus pada perjuangan dan jangan sampai terkena provokasi pihak tertentu," kata Ujang.
