Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yaitu Isma Yatun dan Haerul Saleh pada Selasa (29/3). Keduanya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI.
Di hadapan 262 anggota dewan yang hadir baik fisik maupun virtual, Puan mengetok palu sebagai tanda resmi disahkannya calon anggota BPK RI Periode 2022-2027. Dia berharap kedua anggota BPK RI tersebut menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kedua anggota BPK tersebut memang tidak asing di Senayan. Dilansir dari berbagai sumber, Isma adalah petahana anggota BPK sejak tahun 2017. Politisi PDIP itu memang punya rekam jejak politik cukup Panjang.
Isma diketahui pernah menjadi anggota DPR pada 2006-2017. Dia juga sempat menjadi anggota Komisi XI pada periode 2004-2006 serta anggota di Komisi VII dan Komisi X.
Dia mendapatkan gelar sarjana teknik kimia dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya pada tahun 1989. Selain itu, Isma juga mendapatkan gelar Master dari Jurusan Manajemen Gas, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia pada 2013.
Dia awalnya berkarir di Bank Danamon pada 1990 hingga 1997 hingga menjadi sub branch manager di Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Isma lalu banting setir ke sektor migas dengan menjadi Manajer Keuangan PT Elnusa Petro Teknik, juga di Cilacap pada 1997-1999.
Tahun 2006 dia masuk ke Senayan dan menjadi anggota Komisi VII DPR yang mengurus pertambangan, energi, hingga lingkungan hidup. Dia juga pernah menjadi Wakil Bendahara serta Wakil Sekretaris Bidang Internal Fraksi PDIP.
Isma Yatun juga memiliki riwayat organisasi panjang seperti Ketua Komite Tetap Pendidikan Tinggi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bendahara Umum Baitul Muslimin Indonesia, hingga Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia.
Saat ini dia merupakan Anggota IV BPK yang memeriksa keuangan sejumlah kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Pertanian.
