Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada 2024 berada di bawah 14 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” kata Jokowi saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT dikutip dari YouTube Setpres, Kamis, (24/3/2022).
Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya pengendalian stunting. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus terus dikerjakan.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Dia menilai intervensi perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target stunting di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menjelaskan langsung kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” ungkapnya.
Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi
stunting tinggi. Angka stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT dan bahkan di Indonesia.
