Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Alasan Kementerian ATR/BPN Berlakukan BPJS sebagai Syarat Jual Beli Tanah

Pemerintah memberlakukan syarat memiliki BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah, untuk mengoptimalkan kepesertaan asuransi kesehatan tersebut.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 20 Februari 2022  |  12:48 WIB
Warga mengantre di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (4/5/2020). Bisnis - Abdurachman
Warga mengantre di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (4/5/2020). Bisnis - Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi menjelaskan alasan diberlakukannya syarat memiliki BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah. Taufik mengklaim, kebijakan tersebut diberlakukan sebagai upaya negara melindungi kesehatan warganya.

“Poinnya bukan pada korelasi, melainkan optimalisasi BPJS. Jadi itu adalah rencana negara untuk menghadirkan asuransi kesehatan bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh, karena BPJS adalah ketentuannya wajib dalam undang-undang,” ujarnya dalam diskusi daring, Minggu (20/2/2022).

Selain pembelian tanah, Taufik menuturkan peralihan pendaftaran hak milik rumah susun (rusun) atau apartemen wajib dilengkapi dengan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Jadi inilah usaha yang baik dilakukan negara. Karena itu, melalui instruksi presiden. Semuanya diberlakukan terkait Kementerian ATR/BPN. Bukan hanya tanah, tapi juga juga pembelian rumah. tapi ini memang penekanannya pada pembeli atau pemohon,” ujar Taufik.

“Jadi, kita jangan apa korelasinya? Jadi BPJS ini tidak hanya berlaku untuk ATR/BPN saja. Nanti ada 30 kementerian/lembaga yang nanti harus melakukan inpres ini agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki BPJS, karena bagi sebagian masyarakat Indonesia BPJS ini belum jadi orientasi,” sambungnya.

Menurut dia, kepemilikan BPJS Kesehatan saat ini semakin penting di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi Ketika sakit baru kemudian dengan tergopoh-gopoh membuat BPJS. Kadang-kadang terlambat. Nanti jangan begitu lagi. Apalagi, kita lagi menghadapi masalah bangsa yang sangat berat, yaitu Covid-19,” ungkapnya.

Taufiqulhadi menuturkan, ketentuan tersebut berlaku untuk setiap kelas BPJS Kesehatan mulai dari kelas 1, 2, hingga 3.

Adapun ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk Kementerian ATR/BPN.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi Inpres nomor 18 tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapakan pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif.

“Tanpa edukasi yang baik, tanpa sosialisasi yang memadai dan komunikasi informasi yang cukup ini akan menimbulkan masalah baru. Misalnya kesalahpahaman,” ujarnya.

“Masyarakat kita tidak semuanya punya BPJS. Selama ini BPJS biasanya untuk pekerja formal, yang informal kan tidak. Selanjutnya ketika menerapkan ini harus mempersiakan, tujuannya baik untuk kesehatan,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, BPJS terutama pelayanannya kurang baik di mata masyarakat. Hal ini, kata dia, yang membuat BPJS kurang diminati masyarakat.

“Masyarakat kurang tertarik pada BPJS karena layanan publiknya. Selama ini pelayanan BPJS itu ngeri-ngeri sedap, karena yang mendapat pelayanan BPJS dibola ping-pong, gak jelas lah dikatakan seperti itu. Apalagi dibagi-dibagi kelas, kelas 3 lebih ngeri lagi. Ini yang menyebabkan BPJS persepsinya buruk,” paparnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tanah BPJS Kesehatan kementerian atr/bpn
Editor : Azizah Nur Alfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top