Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Satgas BLBI Sita Tanah dan Bangunan Rp75 Miliar dari Ulung Bursa

Satgas BLBI menjelaskan bahwa penyitaan terhadap dua aset/kekayaan pribadi milik Ulung Bursa berjalan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta. Penyitaan berlangsung pada hari ini, Kamis (17/2/2022).
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 17 Februari 2022  |  13:15 WIB
Demo mengingatkan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). - Jibiphoto
Demo mengingatkan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). - Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita dua aset berupa tanah dan bangunan di atasnya milik obligor Ulung Bursa, yang berasal dari obligor PKPS Bank Lautan Berlian.

Ketua Sekretariat Satgas BLBI Purnama T. Sianturi menjelaskan bahwa penyitaan terhadap dua aset/kekayaan pribadi milik Ulung Bursa berjalan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta. Penyitaan berlangsung pada hari ini, Kamis (17/2/2022).

Tanah dan bangunan di atasnya yang disita terletak di dua lokasi, yakni tanah seluas 724 m2 di Jalan Pandeglang No. 20, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua merupakan tanah dan bangunan di atasnya seluas 1.658 m2, di Jalan Matraman Raya No. 71, RT 012/RW 004, Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Menurut Purnama, saat ini tim penilai sedang melakukan penilaian terhadap aset terkait, dengan perkiraan awal nilai aset sitaan berdasarkan NJOP adalah kurang lebih Rp75 miliar.

"Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham [PKPS] Bank Lautan Berlian sebesar Rp467,12 miliar," ujar Purnama pada Kamis (17/2/2022).

Satgas BLBI menyatakan akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan pribadi.

Kedua aset yang disita tersebut akan diproses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka atau lelang dan/atau penyelesaian lainnya. Sampai dengan dilakukan pelelangan atau penyelesaian lainnya, aset sitaan masih dapat ditempati atau digunakan oleh obligor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kasus blbi blbi
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top