Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan fasilitas dalam menghadapi lonjakan kasus aktif Covid-19 di Tanah Air karena varian Omicron.
Dia memerinci kesiapan yang dimaksudkan adalah fasilitas kesehatan, dari jumlah rumah sakit, ketersediaan obat, tabung oksigen, kebutuhan dan ketersediaan fasilitas isolasi terpusat, dan kesiapan tenaga kesehatan di daerah.
“Persiapan-persiapan sebagai langkah antisipasi ini, harus dipastikan mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 di Luar Jawa Bali,” ujarnya, dikutip melalui rilisnya, Jumat (4/2/2022).
Lebih lanjut, dia memerinci keadaan saat ini untuk wilayah luar Jawa Bali, penambahan kasus konfirmasi harian per 3 Februari 2022 sebanyak 1.736 atau 6,4 persen dari total kasus harian nasional yang sebanyak 27.197 kasus.
Dari jumlah kasus harian tersebut sebanyak 1.727 kasus karena transmisi lokal sedangkan imported cases sebanyak 9 kasus, yang berarti 99,5 persen kasus di Luar Jawa Bali karena transmisi lokal.
Kasus Aktif
Saat ini, jumlah kasus aktif untuk wilayah di Luar Jawa Bali sebanyak 6.801 kasus atau 5,9 persen dari total kasus aktif nasional yang mencapai 115.275 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 4 kasus atau 10,5 persen dari total kematian nasional yang sebanyak 38 kasus kematian.
“Proporsi kasus konfirmasi harian, kasus aktif, dan kematian, untuk Luar Jawa Bali memang relatif masih rendah, tetapi tren kenaikan selama beberapa waktu terakhir ini sudah cukup tinggi. Hal ini patut menjadi perhatian kita semua, dan menjadi kewaspadaan kita untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” tuturnya.
Berdasarkan data Komite PCPEN, data kasus aktif per 3 Februari 2022 pada 27 provinsi di luar Jawa Bali, dibandingkan dengan data per 1 Januari 2022, terdapat 16 provinsi yang Kasus Aktifnya mengalami kenaikan di atas 80 persen.
Adapun, terdapat 11 provinsi di Luar Jawa Bali yang jumlah kasus aktif di atas 200 kasus, bahkan 4 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatra Utara, Papua dan Riau memiliki jumlah kasus aktif di atas 500 kasus.
Parameter
Airlangga melanjutkan, saat ini kriteria penerapan level PPKM di Luar Jawa Bali menggunakan beberapa parameter dan indikator.
Pertama, berdasarkan level asesmen situasi pandemi yaitu menijau transmisi Komunitas/ tingkat penularan (jumlah kasus, kematian, rawat inap) dan kapasitas respon (testing, tracing, treatment/ BOR).
Selanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan capaian vaksinasi di Kab/ Kota, khususnya capaian vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia, untuk mendorong pemerintah daerah mengakselerasi dosis primer lengkap.
Kemudian, turut mempertimbangkan jumlah populasi penduduk untuk kabupaten/kota dengan penduduk kecil yaitu di bawah 100 ribu, perlu penyesuaian level PPKM.
Terakhir, mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per pekan. Adapun, untuk kabupaten/ kota dengan kasus konfirmasi di bawah 2 kasus per 100 ribu penduduk, perlu penyesuaian level PPKM.
“Kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan selama ini, masih relevan untuk menjadi parameter/ indikator dalam menetapkan level PPKM kabupaten/ kota, dengan tetap memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus karena varian Omicron,” ujarnya.
