Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Catatan dan Masukan ILUNI FH UI untuk RUU TPKS

Penting bagi korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan hukum acara yang berperspektif korban, termasuk keberadaan aparat penegak hukum yang sensitif terhadap kebutuhan korban.
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berdialog dengan sejumlah Aktivis Perempuan terkait RUU TPKS di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Ketua DPR Puan Maharani menerima dan mendengar aspirasi dari sejumlah Aktivis Perempuan terkait Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang segera disahkan mejadi RUU inisiatif DPR./Antara
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berdialog dengan sejumlah Aktivis Perempuan terkait RUU TPKS di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Ketua DPR Puan Maharani menerima dan mendengar aspirasi dari sejumlah Aktivis Perempuan terkait Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang segera disahkan mejadi RUU inisiatif DPR./Antara

Hukum Acara

Terkait substansi hukum acara, ILUNI FH UI berpendapat bahwa penting bagi korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan hukum acara yang berperspektif korban, termasuk juga keberadaan aparat penegak hukum yang sensitif terhadap kebutuhan korban.

"Hal ini terutama untuk mencegah terjadinya kondisi keberulangan menjadi korban tindak kejahatan (re-viktimisasi) terhadap korban kekerasan seksual," tulis ILUNI FH UI.

Dengan demikian, diperlukan penguatan terhadap implementasi perintah perlindungan sementara bagi korban dan/atau saksi, penggunaan bukti forensik, asesmen psikologis dan akomodasi yang layak bagi saksi dan/atau korban disabilitas, mekanisme perekaman elektronik bagi korban dewasa, serta pertemuan pendahuluan oleh penuntut umum yang tidak hanya dibatasi pada tahap penyidikan, tetapi juga dalam setiap tahapan proses peradilan.

Berangkat dari rumusan draf Baleg DPR RI 8 Desember 2021, perlu juga diatur pemulihan dan layanan perlindungan korban yang lebih komprehensif dengan memperkuat peran negara di dalamnya, dan memastikan kesiapan dan kemampuan sumber daya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

"Untuk itu, ILUNI FH UI mendorong agar pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dilakukan dengan komprehensif dan mengupayakan agar kualitas substansinya mampu memberikan akses keadilan terhadap korban, serta menjamin perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban," ungkap ILUNI FH UI.

Pembahasan yang dilakukan harus memberikan jaminan dimana korban dapat memperoleh hak yang sama dalam mengupayakan perlindungan korban melalui penanganan secara keseluruhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman Sebelumnya
UU ITE
Halaman Selanjutnya
Rekomendasi ILUNI FHUI
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper