Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan program komponen cadangan (Komcad) akan berlanjut pada tahun ini untuk memperkuat pertahanan negara. Sesuai namanya, Komcad disiapkan sebagai cadangan untuk sewaktu-waktu dikerahkan membantu komponen utama yang tak lain adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebagai catatan, pada 2021 pemerintah telah menetapkan 3.103 anggota Komcad yang sudah mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.
Seluruhnya berasal dari kalangan masyarakat sipil yang sukarela mendaftarkan diri sesuai dengan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/2021 sebagai peraturan pelaksanaannya.
Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, berlanjutnya program Komcad merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut pencapaian sasaran kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun lalu. Kebijakan tersebut berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang mendorong pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
Komcad secara khusus disiapkan untuk menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Adapun, ancaman yang dimaksud bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri.
"Seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat laut maupun udara, separatisme dan infiltrasi dan spionase. Pelanggaran wilayah darat laut maupun udara masih akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah,” ujarnya saat membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022, Kamis (20/1/2022).
Baca Juga
Selain program Komcad, Prabowo menegaskan pemerintah juga akan menata komponen pendukung, membangun postur TNI yang ideal, dan mewujudkan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar. Kemudian pemerintah juga akan mengembangkan sistem logistik yang terdesentralisasi didukung penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis.
Sebelumnya, Penasihat Senior Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjajanto menyebut Komcad disiapkan sebagai pengganda kekuatan militer Indonesia untuk mengantisipasi upaya China menguasai Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebelum 2050. Selain itu, tensi ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS) yang tak kunjung berkurang juga ikut menjadi alasan dibutuhkannya Komcad.
“Upaya menguasai [lewat perang] Guam di Samudra Pasifik dan [perang] Diego Garcia di Samudera Hindia," katanya dalam sidang uji materi UU PSDN terkait Komcad di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/1/2022).
Andi memaparkan perang tersebut merupakan bagian dari rencana strategis (Renstra) China pada 2020-2050. Adapun, untuk Renstra sebelumnya atau tahap kedua Negeri Tirai Bambu mempersiapkan kekuatan untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan.
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pada dasarnya pembentukan Komcad merupakan solusi yang tepat untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sebab, pemerintah tidak perlu mengelola lebih banyak pasukan militer reguler atau TNI yang tentunya membutuhkan anggaran jauh lebih besar.
"Asalkan on the track atau bukan proyek-proyekan ini adalah solusi yang cukup bagus. Karena komponen utama atau TNI ini belum ideal dari segi luas wilayah. Tetapi tidak efisien juga mengelola militer reguler dalam jumlah besar tetapi ancamannya belum terlihat konkrit sampai sekarang," katanya kepada Bisnis, Jumat (21/1/2022).
JADI PREMAN
Namun, hal yang perlu diwaspadai dari Komcad adalah efek bumerang. Alih-alih memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional, mereka yang tergabung di dalamnya malah menjadi ancaman baru atau menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Dampaknya perlu diwaspadai, mereka adalah sipil yang dibekali dengan keterampilan atau kemampuan militer. Mereka juga punya jiwa korsa. Perlu diantisipasi adanya gangguan keamanan baru, potensi konflik, atau mereka berbuat kriminal," ujarnya.
Selain melakukan pengawasan dan melakukan perekrutan dengan syarat yang ketat, Fahmi menyarankan pemerintah menghitung kembali kebutuhan Komcad yang ideal. Sebab, jumlahnya yang terlampau banyak membuat potensinya menjadi bumerang bagi keamanan dan pertahanan nasional makin besar.
Pada awal perekrutan Komcad, Kemhan tak menampik bahwa berpotensi menjadi preman seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan langkah pencegahan lewat proses rekrutmen yang sangat ketat.
"Kekhawatiran masyarakat umum terkait hal tersebut bisa dimaklumi, tetapi TNI Sejak awal melakukan proses rekrutmen secara ketat, dimulai dari tes psikologi, profiling dll selain itu, pengawasan yang ketat pula ketika mereka sudah menjadi anggota Komcad," demikian pernyataan Kemhan di situs resminya dikutip Jumat (21/1/2022).
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi I Christina Aryani mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu laporan Kemenhan terkait perkembangan Komcad. Namun yang jelas, pihaknya menyetujui kelanjutan program Komcad pada 2022.
"Pembentukan Komcad memang diamanatkan undang-undang. Kami tengah menunggu laporan Menhan terkait progress Komcad, sudah diagendakan rapat di minggu depan. Pasti akan kami evaluasi," katanya kepada Bisnis Jumat (21/1/2022).
