Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan masyarakat mendukung dan mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI.
Hal itu tertuang dalam hasil survei Indikator Politik bertajuk “Pemulihan Ekonomi Pasca Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 secara”.
“Sri Mulyani mendapat sorotan menarik karena dukungan setuju dari publik atas apa yang dia lakukan di Satgas BLBI,” kata Burhanuddin, Minggu (9/1/2022).
Dia menuturkan sampel survei, yaitu masyarakat yang mengetahui Satgas BLBI. Menurutnya, mayoritas sangat setuju dengan kebijakan dibentuknya Satgas tersebut untuk menarik kembali aset negara.
“Sekitar 64 persen yang menyatakan dukungannya kepada Satgas BLBI,” imbuhnya.
Selain itu, Burhanuddin menilai keberhasilan Satgas BLBI menyita beragam aset milik mereka yang tersandung kasus BLBI bernilai triliunan menjadi faktor utama tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja Menkeu Sri Mulyani.
Sebelumnya, Satgas BLBI menyita aset milik Grup Texmaco. Perusahaan milik taipan Marimutu Sinivasan tersebut diketahui masih memiliki kewajiban kepada negara senilai Rp31,7 triliun dan US$3,9 miliar. Nilai tersebut menurut perhitungan dari pihak Kementerian Keuangan.
Namun, dalam proses negosiasi pihak Texmaco konon memiliki komitmen untuk melunasi utang hingga Rp29 triliun.
Grup Texmaco adalah grup usaha mlik Marimutu Sinivasan. Marimutu sendiri tercatat masih memiliki utang senilai Rp790,5 miliar kepada negara. Utang tersebut di luar uang Rp29 triliun dan merupakan aset kredit negara yang berasal dari Bank Putera Multikarsa.
“Upaya Satgas BLBI menyita aset dari mereka yang tersandung kasus BLBI berdampak dukungan masyarakat,” ujarnya.
Selain Satgas BLBI, Burhanuddin mengatakan faktor lain yang memengaruhi tingginya tingkat dukungan publik terhadap kinerja Sri Mulyani adalah terkait pemenuhan realisasi target pajak.
Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 26 Desember 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam Undang-Undang APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun.
“Seperti yang dialami negara-negara lain, pandemi Covid-19 membuat perekonomian tertekan. Keberhasilan memenuhi target pajak menjadi hal yang layak diapresiasi,” ungkapnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
