Bisnis.com, JAKARTA - Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan penggunaan aset lahan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai kantor Pemuda Pancasila (PP) di Jakarta Pusat.
Diketahui, polisi telah melakukan pengosongan atas bangunan yang sebelumnya dikuasai oleh organisasi Pemuda Pancasila (PP).
Gedung tersebut merupakan aset milik negara, yang sedianya dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Kami masih minta keterangan ke saksi-saksi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana saat dihubungi Bisnis, Rabu (15/12/2021).
Saat ditanya apakah ada pihak yang ditetapkan tersangka, Wisnu mengaku pihaknya masih mendalami kasus ini.
"Masih kita dalami," kata Wisnu.
Baca Juga
Sebelumnya, Pemuda Pancasila (PP) menanggapi pengosongan kantor di bilangan Jakarta Pusat. Sekjen PP mengklaim pihaknya menyewa gedung tersebut untuk dijadikan kantor PP.
"Jadi kalau itu bisa dibuktikan teman-teman Jakpus itu ada bukti menyewa," kata Arif, dikutip Selasa (14/12/2021).
Arif pun menegaskan bahwa pihaknya tak melanggar aturan dan merebut lahan negara atas bangunan yang dijadikan kantor PP tersebut.
"Tidak ada yg dilanggar karena kan menyewa, kecuali kami merebut lahan orang, ini menyewa. Makanya harus bedakan mana yang memang ada transaksi sewa menyewa, mana yang menyalahi aturan hukum," katanya.
Adapun, Polisi bersama TNI dan sejumlah aparat lainnya mengosongkan bangunan yang dipakai sebagai markas organisasi Pemuda Pancasila (PP).
Gedung tersebut merupakan aset milik negara, yang sedianya dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
