Bisnis.com, JAKARTA - Pemuda Pancasila (PP) mendesak PDIP untuk memberi sanksi kepada anggotanya, Junimart Girsang karena melontarkan pernyataan yang dinilai tidak etis dan menyakiti masyarakat yang tergabung dalam ormas tersebut.
Tuntutan itu disampaikan oleh sejumlah massa PP dalam aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/11). Mereka mendesak PDIP untuk segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Junimart Girsang dari posisinya saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.
Selain itu, mereka juga menuntut Junimart Girsang untuk menyampaikan permintaan maaf resmi ke PP.
Sekretaris PP Cabang Jakarta Selatan, Dendy Jauhari mengancam akan membawa massa PP lebih banyak lagi jika dalam waktu 1x24 jam pihak Junimart Girsang tidak meminta maaf kepada PP secara terbuka melalui media massa.
Selain itu, dia juga minta Fraksi PDIP agar melakukan PAW terhadap Junimart Girsang dari posisi Wakil Ketua Komisi II DPR secepatnya.
"Tuntutan kami cuma dua yaitu minta maaf kepada PP atas pernyataan dia dan Fraksi PDI-Perjuangan mem-PAW dia dan cari anggota dewan lain," kata Dendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Menurut Dendy, pernyataan Junimart Girsang ihwal bentrokan antara ormas PP dan FBR yang terjadi beberapa hari lalu di Ciledug tidak etis dan sudah menyakiti masyarakat yang tergabung di dalam Ormas PP.
"Seolah-orang yang lain bodoh, dia saja yang pintar. Minta maafnya juga politis dan tidak tulus, kami tahu itu," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang telah meminta maaf kepada keluarga besar ormas Pemuda Pancasila (PP) terkait dengan pernyataan mengenai organisasi tersebut.
"Apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/11/2021) seperti dilansir dari Antara.
Junimart mengatakan hal itu terkait dengan pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.
Menurut dia, sebenarnya PP tidak utuh membaca tanggapan dirinya terkait dengan insiden bentrokan ormas di Ciledug, Kota Tangerang dan hubungannya dengan Kemendagri.
Junimart menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dirinya yang meminta Kemendagri membubarkan PP.
"Tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas yang berskala nasional," ujarnya.
Permintaan maaf yang disampaikannya itu, kata dia, karena menjunjung tinggi kedamaian antarsesama sehingga meminta maaf kepada keluarga besar PP.
"Ini bukan masalah protes, melainkan menjunjung asas perdamian sesuai dengan Pancasila," ucap Junimart.