Kecurigaan
Pernyataan Dewa Kade itulah yang memunculkan spekulasi soal adanya intervensi dari pihak tertentu, sehingga mengambil manfaat dari penetapan jadwal Pemilu 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rifqinizamy Karsayuda mengatakan PDIP setuju dengan usulan KPU dengan alasan timing tersebut tidak akan mengganggu kesakralan bulan Ramadan. Pasalnya, bulan Ramadan jatuh beberapa pekan sebelum usulan pemerintah pada bulan Mei 2024.
Bercermin pada pemilu sebelumnya, ada kecenderungan bulan suci digunakan oleh para politisi untuk berkampanye, sehingga mengganggu kekhusukan beribadah. Apalagi, ada pihak yang menggunakan isu agama bahkan hoaks untuk pemenangan pemilu sehingga rawan keamanan masyarakat.
“Lihat saja pada Pemilu 2019 ada kampanye yang dikemas dengan acara buka bersama, bagi-bagi sembako, dan alat ibadah seperti sajadah,” ujar Rifqinizamy.
Pendapat itu diperkuat oleh politisi Anwar Hafid dari Partai Demokrat yang mengatakan mendukung sikap KPU karena memang seharusnya lembaga itulah berdasarkan aturan yang harus menentukan tanggal pelaksanaan pemilu tanpa intervensi pihak luar.
Menurutnya, konsultasi dengan DPR dan pemerintah memang perlu, tetapi keputusan harus tetap dibuat oleh KPU.
Dia mengatakan, bahwa kalau bulan ini KPU belum memberikan kepastian dan harus menuggu pelantikan anggota KPU baru pada April tahun depan.
“Ada apa ini?” ujarnya mempertanyakan.
