Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang berulang kali menurunkan harga tes PCR dinilai tidak mencerminkan asas transparansi.
Bahkan, kebijakan itu disinyalir hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan.
"Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali," ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah seperti dikutip dari Tempo, Minggu (31/10/2021).
Koalisi melihat bahwa penurunan harga seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya.
"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi," ucap Wana.
Baca Juga
Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam.
"Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga," kata Wana.
Berdasarkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63,6 persen dari Rp 99,5 triliun.
Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen.
Dari kondisi tersebut, menurut koalisi, sebenarnya pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat.
Koalisi pun mendesak agar pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif tes PCR beserta dengan besaran persentasenya.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah telah melakukan beberapa pertimbangan terkait penyesuaian harga PCR. Di antaranya, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan kondisi saat ini.
Atas dasar pertimbangan itu batas atas harga tes PCR di wilayah Jawa dan Bali diturunkan menjadi Rp 275 ribu dan Rp 300 ribu untuk luar wilayah Jawa-Bali.
Laboratorium yang menetapkan tarif tidak mengikuti ketetapan pemerintah, kata dia, akan diawasi dan dibina melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
"Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka sanksi terakhir adalah penutupan Lab dan pencabutan izin operasional," terangnya belum lama ini.
