Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Politikus Partai Gerindra Fadli Zon soal pembubaran Densus 88 Antiteror Polri.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Fadli terang-terangan mengusulkan pembubaran Densus 88, karena dinilai hanya menyebarkan isu berbau islamofobia.
“Saya tidak sependapat jika Densus 88 harus dibubarkan seperti disampaikan Fadli Zon. Bagaimanapun perangkat penindakan yang memadai dalam upaya pemberantasan terorisme tetap diperlukan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/10/2021).
Meski demikian, Khairul memberi beberapa catatan yakni dengan banyaknya perubahan perspektif dan pendekatan dalam pemberantasan terorisme, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus melakukan pembenahan organisasi dan penyegaran personel.
Menurutnya, hal itu menjadi penting agar penindakan yang dilakukan bisa lebih antisipatif terhadap dampak sosial yang mungkin muncul dan responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Persoalan terorisme yang tidak tertangani dengan baik selama ini, menurut saya bukan karena BNPT hingga Densus 88 tidak optimal. Melainkan karena kegagalan identifikasi akar masalah pemicu dan sumber-sumber teror dalam konteks ekonomi politik maupun sosial budaya,”ungkapnya.
Baca Juga
Khairul sendiri mengaku telah menolak penggunaan istilah radikalisme untuk menggambarkan persoalan terorisme secara akademis.
Dia menilai, penggunaan frasa "violent extremism" untuk menunjuk praktik-praktik terorisme lebih tepat atau sesuai dengan yang digunakan dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir.
“Campur aduk konsep radikalisme dan ekstremisme selama ini telah menjadi salah satu kelemahan penanggulangan terorisme secara umum di Indonesia,” tukas Khairul.
Menurutnya, radikalisme didefinisikan sebagai suatu hal atau pemikiran yang mendalam, sedangkan ekstremisme merupakan fenomena luaran, misalnya menyangkut peminggiran atau marjinalisasi, alienasi, dan diskriminasi.
Sementara itu, sambungnya, terorisme sebagai suatu kejahatan tidak pernah dalam alias dangkal, banal, dan bisa juga ekstrem.
“Dengan demikian, pemahaman keagamaan yang dangkal tidak bisa disebut sebagai radikal, tetapi bisa disebut sebagai ekstrem. Kekerasan bisa terjadi karena pemahaman ekstrem,” katanya.
Dia menyambut baik ketika pemerintah menerbitkan Perpres Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme atau RAN-PE sehingga terjadi pergeseran cara pandang pemerintah terhadap terorisme.
“Terorisme bukan lagi dilihat sebagai persoalan radikalisme semata. Sebab, seperti digambarkan tadi, antara ekstremisme dan radikalisme berbeda secara definisi dan normatif. Dengan demikian, kalau berbeda definisinya, maka aksinya pun berbeda,” katanya.
