Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, rencana pemerintah untuk tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses untuk ruang atau transportasi publik merupakan langkah tepat, karena sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan Covid-19 perlu diterapkan segera.
“Setiap warga negara, baik yang punya smartphone canggih atau kurang canggih, atau bahkan yang tidak punya smartphone sekalipun harus memiliki hak yang sama untuk mengakses ruang dan transportasi publik,” kata Puan kepada wartawan, Senin (27/9/2021).
Dikatakan, menyediakan opsi lain di luar aplikasi PeduliLindungi peru dilakukan pemerintah untuk menjamin hak warga negara.
Puan menjelaskan, apapun opsi yang disediakan pemerintah di luar aplikasi PeduliLindungi, jaminan atas perlidungan data pribadi warga negara harus menjadi yang utama.
Hal ini mengingat segala mekanisme pasti menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data utama.
“Apapun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan nanti, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut anti-bocor,” kata Puan.
Baca Juga
Mantan Menko PMK ini menambahkan, jaminan perlindungan data pribadi juga menjadi sangat penting, mengingat pemerintah juga melibatkan pihak swasta untuk mengintegrasikan sistem aplikasi PeduliLindungi dengan sistem aplikasi lain milik swasta.
“Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya agar data pribadi warga negara bisa terlindungi dengan baik, dan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pinjol ilegal dan sebagainya,” kata Puan.
.jpg?w=300&h=221)
